Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ditunjuk untuk menggantikan posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sementara.
Hal itu lazim dilakukan terhadap menteri yang berdinas ke luar negeri.
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmenseneg) Setya Utama, mengatakan peraturan ad interim wajar dilakukan pada jajaran menteri yang memiliki tugas di luar Indonesia.
Dalam hal ini, Mahfud ditujuk sebagai Mendagri ad interim menggantikan Tito.
"Aturannya seperti itu," kata Setya saat dikonfirmasi, Jumat (28/8/2020).
Tito sudah melaporkan perjalanan dinasnya ke luar negeri dari 28 hingga 30 Agustus 2020.
Setya menyebut mantan Kapolri itu dinas ke Singapura.
Sementara, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga menjelaskan Tito berangkat ke Singapura untuk memenuhi undangan Mendagri negara tersebut.
Kedua belah pihak akan membahas kerja sama terkait penanggulangan Covid-19, mendiskusikan kerja sama penanganan keamanan regional dan kelancaran program investasi di Indonesia.
Sebelumnya beredar surat yang berisikan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk menggantikannya sementara.
Penunjukkan tersebut tertuang dalam surat berkop Kementerian Dalam Negeri RI yang ditulis di Jakarta, 28 Agustus 2020.
Surat dengan Nomor 821.1/4837/SJ tersebut diteken langsung oleh Sekretaris Jenderal Mendagri Muhammad Hudori.
"Sehubungan dengan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-642/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/08.2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Menteri Dalam Negeri Ad Interim, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa penulisan tata naskah yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Ad Interim sebagai berikut," demikian bunyi isi surat yang diterima Suara.com, Jumat (28/8/2020).
Di bawah penjelasan itu juga terdapat kolom untuk tanda tangan Mahfud sebagai pengesahan dirinya menjadi Mendagri sementara.
Surat itu ditujukan kepada seluruh lembaga-lembaga yang bergerak di bawah Kemendagri seperti Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP), IPDN, Staf Ahli Manteri, DKPP, KORPRI, hingga Kepala Balai Pemerintahan Desa.
TERPOPULER
