Meskipun demikian, Abe tetap menjaga ketat imigrasi, yang dapat meningkatkan tenaga kerja.
Abe menyerukan perlunya reformasi gaya kerja, menyebut perempuan sebagai sumber daya yang paling kurang dimanfaatkan dan berjanji untuk meningkatkan representasi gender dan menutup kesenjangan dalam angkatan kerja dengan "womenomics".
Womenomics menjadi bagian penting dari kebijakan reformasi ekonominya yang dijuluki Abenomics. Ia ingin melibatkan lebih banyak perempuan ke dalam angkatan kerja.
Dikutip dari BBC, jumlah karyawan perempuan dalam angkatan kerja Jepang meningkat sejak 2012 - dan menurut angka OECD 2016, Abe juga benar dengan mengatakan bahwa tingkat pekerja perempuan lebih tinggi daripada Amerika Serikat untuk usia di atas 25 tahun.
Pada tahun 2016, tingkat pekerja wanita Jepang secara keseluruhan sebesar 66,1% jauh di atas rata-rata OECD sebesar 59,4%.
Namun demikian, kritikus mengatakan Abe masih belum berhasil mengatasi kesenjangan gender di negaranya atau menyelesaikan masalah yang menghalangi partisipasi perempuan dalam ekonomi.
Namun, Atsuko Muraki, profesor tamu di Universitas Tsuda dan mantan wakil menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, mengatakan pekerjaan perempuan di Jepang telah meningkat secara kuantitas tetapi tidak secara kualitas.
Hal ini dibuktikan dengan melihat lebih dekat pada jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan - hanya 12,4% legislator, pejabat senior dan manajer adalah perempuan, menurut angka WEF pada tahun 2018.
Pemerintahan Abe memberlakukan undang-undang yang bertujuan mencapai kesetaraan gender di tempat kerja pada tahun 2015. Itu mengaharuskan perusahaan dengan lebih dari 301 karyawan menetapkan target untuk meningkatkan pekerja perempuan di manajemen.
Baca Juga: Bak Buang Air di Bikini Bottom, Toilet Kafe Ini Dilengkapi Akuarium Raksasa
