Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan seluruh jajarannya untuk menyamakan frekuensi di tengah pandemi Covid-19. Jokowi menuturkan, pemerintah harus mengganti channel kerja dari yang biasa, menjadi luar biasa.
"Saya tegaskan kembali berulang-ulang untuk menyamakan frekuensi, bahwa kita memang dalam kondisi krisis pemerintah harus mengganti channel kerja dari channel yang biasa-biasa menjadi channel yang luar biasa seperti juga kondisi dunia pada umumnya, kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini," ujar Jokowi saat sambutan Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Istana Negara, Selasa (8/9/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pemerintah masih membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat dengan tepat sasaran dan efisien.
Pemerintah, kata Jokowi, sudah berkomitmen bahwa upaya tidak hanya terbatas untuk keluar dari krisis, melainkan memanfaatkan krisis untuk melakukan lompatan.
Lanjut Jokowi, memanfaatkan krisis juga untuk membangun cara kerja baru, membangun kelembagaan baru yang mampu berkompetisi dalam persaingan global.
"Sejak awal saya telah perintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk selalu mengedepankan akuntabilitas transparansi dan inovasi dengan selalu mengutamakan tujuan utama dari program yang dijalankan," ucap dia.
Lebih lanjut, Jokowi menyambut baik upaya yang dilakukan BPK dalam menyamakan frekuensi dalam rangka memulihkan kesehatan dan perekonomian akibat Covid-19.
"Kami menyambut baik upaya BPK ini dan bersama-sama menyamakan frekuensi, dalam rangka sama-sama menemukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat memulihkan perekonomian dan bahkan melakukan lompatan kemajuan," katanya .
Ia juga berharap setiap pemeriksa BPK memiliki frekuensi yang sama untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Baca Juga: Lupa Sebut Nama saat Pidato, Jokowi Langsung Minta Maaf ke Maruf Amin
"Saya berharap setiap pemeriksa mempunyai frekuensi yang sama untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara," katanya menambahkan.
