REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mendesak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto segera memberikan klarifikasi atas perbedaan data dokter gugur akibat Covid-19.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat lebih dari 100 dokter gugur akibat Covid-19. Sementara, data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disampaikan oleh politisi PDIP Rahmad Handoyo menyebut jumlah dokter gugur hanya sebanyak 30 dokter.
Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon mendesak Terawan segera turun tangan. Karena masalah perbedaan data tersebut merupakan persoalan serius.
"Ini soal serius, IDI mengatakan yang gugur ada 199, @kemenkesRI 30. Perlu segera diklarifikasi Menkes," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Selasa (8/9/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai kinerja Terawan sejak awal tidak maksimal.
Sejak awal kasus Covid-19 ditemukan, Terawan berbicara tidak jelas sehingga menyesatkan publik.
Alhasil, Indonesia menjadi tidak siap dalam mengantisipasi Covid-19 hingga berujung pada berbagai masalah baru yang ditimbulkan.
"Dari awal Menkes bicara tak jelas dan misleading sehungga kita tak siap antisipasi Covid-19," ungkap Fadli.
Fadli mengaku, ia lebih mempercayai data yang disampaikan oleh IDI dibandingkan data yang disajikan oleh Kemenkes dibawah kekuasaan Terawan.
"Saya lebih percaya data IDI ketimbang data (katanya) @KemenkesRI," tegas Fadli.
IDI vs Kemenkes
Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PDIP, Rahmad Handoyo mengaku telah mengantongi data akurat terkait jumlah doktern gugur akibat Covid-19.
Ia mengaku mendapatkan data valid dari Kemenkes bahwa dokter gugur hanya sebanyak 30 orang, bukan 100 orang seperti yang telah dirilis oleh IDI.
"Makanya saya ingin bertanya, data yang dirilis IDI itu sumbernya dari mana," kata Rahmad dalam keterangan pers.
Perbedaan data tersebut menunjukkan IDI dan Kemenkes belum bekerjasama dengan baik dalam penanganan kesehatan.
Ia meminta agar IDI lebih berhati-hati dalam merilis data dokter gugur yang berbeda jauh dengan data dari Kemenkes. Bila IDI terbukti salah menyampaikan data, maka IDI harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
"Kalau ternyata datanya tidak valid tapi asal rilis, IDI harus minta maaf. Ini jadi tamparan keras buat IDI," tegasnya.
TERPOPULER