Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai Senin depan (14/9/2020). Dengan menerapkan PSBB untuk yang kedua kalinya, ia diminta untuk tidak mengulangi kesalahannya.
Ketua Bidang Kesehatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dr. Edi Prasetyo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih serius saat menerapkan PSBB total.
PSBB pertama yang pernah dilakukan dianggapnya gagal karena banyak kesalahan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.
"Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan Pemprov sendiri menerapkan aturan PSBB secara tidak konsisten," kata Edi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020).
"Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi, serta dihapusnya ganjil-genap, yang membuat klaster baru pada angkutan umum. Yang salah, ya, Pemprov sendiri," tambahnya.
Pada pelaksanaan PSBB kali ini, ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak plin-plan apabila memutuskan kebijakan. Dari pengalaman, keplinplanan itu malah membuat masyarakat dan tenaga kesehatan menjadi bingung dan juga membahayakan.
Selain itu, Edi Prasetyo juga mengkritik lemahnya koordinasi dan komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dan daerah penyangga sebagai penyebab gagalnya penanganan pandemi Covid-19.
"Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka," ujarnya.
"Seharusnya rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu."
Baca Juga: Rapat di DPR Maksimal Dihadiri 20 Persen Peserta Selama PSBB Total di DKI
