Sindir Anies Depan Cakada, Hasto: Rem Gak Bisa Mendadak, Lihat Kanan Kiri

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI), Hasto Kristiyanto secara tersirat menyindir langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total sebagai bentuk 'rem darurat'.

Hasto menilai, bahwa seorang pemimpin semestinya dapat memberikan solusi yang visioner dengan mempertimbangkan penderitaan rakyat.

Hal itu disampaikan Hasto di hadapan 212 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (Cakada) di Pilkada 2020 saat mengikuti Sekolah Partai PDI-P secara virtual, pada Minggu (13/9/2020).

Awalnya, Hasto mengingatkan ihwal pesan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri soal pemimpin gagal. Menurut Hasto, Megawati mengemukakan bahwa pemimpin gagal ialah seseorang yang mengaku sebagai pemimpin namun tak berbuat banyak dan hanya sekadar bicara.

"Jadi kegagalan paling besar bagi seorang yang menyebut dirinya pemimpin adalah tidak berbuat apa-apa. Jadi no action, talk only. Ya, kira seperti itu yang populer. Jadi menjadi pemimpin itu harus melihat amanat penderitaan rakyat," kata Hasto.

Hasto lantas menganalogikan seorang pemimpin seperti sopir yang mesti membaca atau memprakirakan visi ke depan. Sedangkan rakyat sebagai penumpang yang mesti dipertimbangkan nasibnya.

"Jadi dia punya kesadaran terhadap tujuan, punya visi, itu menjadi pemimpin. Punya visi ke mana kita harus menuju. Dan untuk mencapai visi itu dia tau jalan migrasi yang terpendek, kepemimpinan transformatif. Dia tahu persoalan rakyat dan kemudian berani membuat mengambil tanggung jawab, jangan hanya mengambil populer, mengambil fasilitasnya, tapi tidak berbuat apa-apa," ujar Hasto.

Di sisi lain, Hasto berpendapat bahwa seorang pemimpin juga harus berpikir strategis dengan mempertimbangkan aspek kognitif dan psikologis rakyat. Bukan serta-merta mengambil suatu kebijakan yang justru merugikan rakyat.

"Kemudian, mendorong kemajuan bersama-bersama dengan rakyat. Jadi penumpangnya itu dia dorong bersama, maju bersama. Di situ dia baru boleh kapan harus ngerem. Untuk ngerem nggak bisa mendadak, harus lihat dulu sinyalnya kiri-kanan, (jangan) tiba-tiba ngerem tanpa sinyal. Itu pemimpin yang tidak berpikir strategis," beber Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto mengingatkan bahwa kepala daerah yang diusung oleh PDI-P mesti selaras dengan arahan Megawati Soekarnoputri. Disisi lain juga mesti selaras dengan pemerintah pusat kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin khusunya dalam menangani pandemi Covid-19.

"Jadi kepala daerah berdasarkan sistem politik ketatanegaraan kita ini juga bagian menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat, jangan berbeda. Terutama ketika menghadapi persoalan rakyat, pandemi," kata dia.

Rem Darurat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebelumnya memutuskan untuk kembali menerapkan PSBB yang lebih ketat. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk menarik 'rem darurat' demi mencegah penularan Covid-19.

Menurut Anies, keputusan ini diambil setelah melalukan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI.

"Kita semua dalam pertemuan tadi bersepakat untuk tarik rem darurat, yaitu bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan usahakan beribadah juga dari rumah," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9).

Anies lantas mengemukakan bahwa situasi saat ini lebih darurat dari awal pandemi Covid-19 di Jakarta. Oleh karenanya, pihaknya memutuskan kembali memberlakukan PSBB Jakarta mulai 14 September pekan depan.

"Pesannya jelas, saat ini kondisi sangat darurat, lebih darurat dari awal wabah dahulu," pungkasnya.