Cek Fakta: Benarkah Anies Diinstruksi KAMI Terapkan PSBB Berbulan-bulan?

Suara.com - Beredar di linimasa media sosial, sebuah narasi yang mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan instruksi dari KAMI untuk menerapkan PSBB total selama berbulan-bulan.

Klaim ini dikabarkan oleh pemilik akun Facebook Sidik Purnomo yang mengunggah sebuah foto tangkapan layar dengan narasi "semua dikondisikan sesuai skenario penghinat bangsa".

Dalam unggahan tersebut juga terdapat foto tangkapan layar status Facebook Anna Belova yang mengatakan bahwa KAMI menginstruksi Anies untuk menerapkan PSBB total beberapa bulan agar perekonomian rakyat DKI Jakarta menjadi lumpuh sehingga ketika bulan Oktober 2020, Indonesia masuk ke dalam jurang Resesi.

Berikut adalah narasi yang terdapat pada foto tangkapan layar yang diunggah akun Facebook Sidik Purnomo:

"Kajian intelejen crime.... Anis dapat intruksi dari "KAMI" agar lakukan psbb total beberapa bulan agar tujuannya Rakyat DKI menjadi lumpuh secara perekonomian sehingga ketika bulan Oktober 2020 besok Indonesia masuk jurang Resesi (100% pasti resesi) maka dikarnakan tidak adanya pekerjaan, pendapatan cash dan tabungan berakibat pada kemiskinan yang menjadi jadi di DKI sehingga bisa memicu Demo dan penjarahan. Bila itu terjadi maka KAMI dan antek Kadrun lainnya akan push provokasi kepada rakyat tentang JOKOWI HARUS MUNDUR KARENA GAGAL SELAMATKAN RAKYAT. Ada misi jahat sedang di jalankan oleh wan abut, kadrun, dan KAMI bik GATOT CENDANA".

Lantas benarkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan instruksi dari KAMI untuk menerapkan PSBB total selama berbulan-bulan?

Penjelasan

Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id - Jaringan Suara.com, klaim yang menyebut bahwa Anies Baswedan mendapat instruksi dari KAMI agar lakukan PSBB total beberapa bulan adalah klaim yang salah.

Pasalnya, dilansir dari Tim CekFakta Tempo, klaim atas penetapan kembali PSBB di Jakarta yang disebut sebagai bagian dari skenario untuk mendesak Presiden Jokowi mundur itu keliru.

Faktanya, penerapan kembali PSBB DKI Jakarta adalah upaya untuk menurunkan kurva kasus covid-19 dan menghindari kolapsnya pelayanan kesehatan. Penerapan PSBB ersebut dibuat berdasarkan data Indikator Pantau Pandemi serta masukan para ahli epidemiologi.

Dilansir dari Tempo.co, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan indikator utama dalam keputusan pemberlakuan PSBB adalah tingkat kematian dan tingkat keterisian rumah sakit, baik untuk tempat tidur isolasi maupun ICU yang semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jakarta tengah berada dalam kondisi darurat.

Menurut penuturan Anies, 1.347 orang di Jakarta meninggal akibat covid-19. Meskipun tingkat kematian akibat covid-19 di Jakarta berada di angka 2,7 persen dan lebih rendah dari nasional yang berangka 4,1 persen, bahkan lebih rendah dari angka kematian global yang mencapai angka 3,3 persen, tetapi jumlah kematian terus bertambah. Hal ini disertai dengan peningkatan angka pemulasaran jenazah dengan protokol covid-19.

Tidak hanya itu saja, saat ini sebanyak 4.053 tempat tidur isolasi di 63 rumah sakit rujukan di Jakarta telah terpakai sekitar 77 persen. Berdasarkan kalkulasi Pemerintah Provinsi DKI, jika tidak diberlakukan pembatasan sosial secara ketat dan kondisi pandemi terus berlangsung, seluruh tempat tidur isolasi akan terisi penuh pada 17 September 2020 mendatang.

Adapun sebanyak 528 tempat tidur ICU untuk merawat pasien dengan gejala berat sudah terpakai sekitar 83 persen. Menurut Anies, apabila tren terus naik, maka 15 September 2020 akan penuh.

Penerapan kembali PSBB DKI Jakarta didukung oleh sejumlah pihak. Dilansir dari IDN Times, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) JUsuf Kalla menilai PSBB yang diberlakukan Pemprob DKI mulai 14 September 2020 adalah sebuah keharusan, sebab PSBB transisi terbukti tidak menurunkan kurva penyebaran covid-19 di Ibukota.