Dalam beberapa bulan terakhir, Ahok diprotes sejumlah kalangan, terutama setelah Pertamina rugi sekitar Rp11 triliun pada semester pertama tahun 2020. Ahok disalahkan. Tetapi sejumlah kalangan yang lain menilai Ahok tidak bisa disalahkan soal itu karena posisi dia sebagai pengawas direksi perusahaan, bukan eksekutor program-program yang dibuat perusahaan pelat merah itu.
Sebelum itu, Fortune mengumumkan lagi daftar 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia atau Fortune Global 500 tahun ini.
Di antara 500 nama perusahaan itu, tidak ada lagi nama Pertamina. Padahal, pada tahun 2019, perusahaan milik negara ini berada di peringkat 175. Perusahaan ini ketika itu menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang masuk daftar Fortune.
Terdepaknya Pertamina dari daftar Fortune juga dinilai salah Ahok.
Tapi yang paling mengejutkan isu yang muncul baru-baru ini disampaikan Ahok. Ahok melalui YouTube bercerita tentang posisinya di Pertamina. Dia bilang bukan lagi sebagai pengawas direksi, tetapi eksekutor.
Ahok mengibaratkan posisi komisaris di BUMN seperti "neraka lewat, surga belum masuk. Sebab, semua keputusan rapat umum dan pemegang saham yang menentukan Key Performance Indicator dewan kerja komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.
Ahok menambahkan, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN.
Itulah sebabnya, Ahok menyarankan agar kementerian BUMN dibubarkan. "Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya, kita harus membangun semacam TEMASEK, Indonesia Incorporation," kata Ahok.
Ahok juga mengungkapkan mayoritas komisaris di Pertamina merupakan titipan. "Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata dia.
TERPOPULER
