Sekretariat Wapres Dorong UMKM dan Pelaku Ekonomi Perempuan Naik Kelas

Suara.com - Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/3/2026).

Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, mengatakan forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi berbagai pihak.

“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya @tina_talisa, pada Rabu (18/3/2026).

Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional itu dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kementerian UMKM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), Badan POM, INDEF, UI, CORE Indonesia, serta berbagai mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Perempuan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.

Mantan jurnalis TV ini menjelaskan, forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

“Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” katanya.

Selain itu, Tina juga menyoroti belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan dalam mendorong transformasi usaha secara terukur.

“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, berbagai pemangku kepentingan menyampaikan pandangan terkait tantangan dan peluang penguatan UMKM serta ekonomi perempuan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki menyoroti masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia.

“Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37%,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB,” kata Riyatno.

Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Nashrul Wajdi, menilai masih terdapat pekerjaan rumah dalam memastikan kontribusi ekonomi perempuan benar-benar optimal.

“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” katanya.

Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam dunia usaha dan tidak kalah dari laki-laki dalam menghadapi tantangan.