Infografis
“Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik,” kata Fahmy.
Menurutnya, Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai komisaris utama adalah membasmi mafia migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Pertamina.
Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan komisaris dan direksi BUMN.
“Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan komisaris dan direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk super holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujarnya.
Sedangkan analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai kritik Ahok terhadap internal korporasi ada kemungkinan yang melatari.
Pertama, kemungkinan maksud bicara Ahok adalah sinyal akan ada perombakan direksi. Kedua, kemungkinan Ahok sedang mencari panggung.
Akademisi Univesitas Paramadina mengatakan sebagai komisaris utama, Ahok mestinya langsung membenahi korporasi Pertamina yang disinyalir ada yang tidak tepat.
“Ya diberesin saja, saya rasa dia punya wewenang untuk itu, tidak perlu berbicara kritik melalui media sosial, kasihan saja sama pekerja Pertamina yang sudah bekerja dengan baik dan benar terkena imbasnya,” katanya di Twitter yang dikutip Suara.com.
Setelah pernyataannya menuai polemik, hari Kamis lalu, Ahok memenuhi undangan Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca Juga: Tengku Tantang Ahok: Mau Bikin Gaduh Lagi, Maksud Ente Kadrun Siapa, Hok?
Dalam pertemuan itu, Ahok menyampaikan kritik dan saran ke Kementerian BUMN. "Yang saya sampaikan diterima dengan baik oleh Pak Erick," ujar Ahok dalam akun IG.
