Sampoerna Foundation Bantah Jadi Inisiator Penghapusan Pelajaran Sejarah

Suara.com - Putera Sampoerna Foundation (PSF) membantah tudingan terlibat dalam wacana penghapusan mata pelajaran sejarah yang tengah digodok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Head of Marketing & Communications Putera Sampoerna Foundation, Ria Sutrisno mengatakan, lembaganya tidak pernah mengusulkan atau berinisiatif melakukan penyederhanaan kurikulum nasional dengan menghapus mata pelajaran sejarah.

"PSF tidak berinisiatif melakukan perubahan atau penyederhanaan kurikulum nasional. PSF juga tidak mengusulkan penghapusan mata pelajaran sejarah," kata Ria dalam keterangan pers yang diterima Suara.com, Selasa (22/9/2020).

Ria menegaskan, PSF juga tidak diminta pemerintah maupun mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian, analisis atau penyusunan naskah akademik.

PSF menyadari pentingnya kurikulum nasional sebagai panduan pendidikan nasional.

Namun, perubahan kurikulum nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggungjawab masyarakat ataupun sektor privat.

"PSF tidak pernah terlibat taupun berpartisipasi dalam diskusi atau pembahasan kurikulum nasional dan perubahan-perubahannya," ungkap Ria.

PSF sebagai organisasi usaha sosial sudah ada hampir 20 tahun menjalankan program pendidikan dengan mengedepankan kerjasama baik dengan sektor publik, swasta maupun pemerintah.

Tak hanya itu, PSF juga telah membantu meningkatkan akses dan kualitas sekolah dan guru di 94 daerah kabupaten dan kota di 10 provinsi.

Hingga kini, PSF telah menjangkau lebih dari 92.000 guru, 155.000 siswa, 855 sekolah dan 40 madrasah sebagai penerima manfaat.

Diduga Terlibat

Anggota DPR RI Fadli Zon mengendus adanya keterlibatan Sampoerna Foundation sebagai inisiator penghapusan mata pelajaran sejarah.

Ia mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera turun tangan memberikan klarifikasi mengenai isu keterlibatan Sampoerna Foundation tersebut.

"Harus segera ada klarifikasi dari Mendikbud Nadiem @Kemendikbud_RI," kata Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengutip pemberitaan salah satu media yang melaporkan adanya keterlibatan Sampoerna Foundation dalam wacana menjadikan pelajaran sejarah sebagai pelajaran tak wajib di tingkat SMA.

Menurut Fadli Zon, keterlibatan Sampoerna Foundation tersebut merupakan sebuah skandal.

"Kalau pernyataan dalam berita ini benar, bahwa inisiasi penyederhanaan kurikulum yang menghapus mapel sejarah dari Sampoerna Foundation, maka ini bisa dibilang sebuah skandal," ungkapnya.

Dibantah Nadiem

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklarifikasi terkait isu perubahan kurikulum yang akan menghapus mata pelajaran sejarah pada jenjang SMA/SMK dan sederajat.

Nadiem mengatakan isu tersebut tidak benar sebab penyederhanaan kurikulum pendidikan nasional masih dalam proses pembahasan dengan berbagai pihak termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

"Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal karena saya terkejut betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel sejarah, saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," kata Nadiem melalui video instagram pribadinya, Minggu (20/9/2020).

Dia mengakui isu ini muncul dari draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud yang dipresentasikan internal pada 25 Agustus 2020, lalu bocor ke publik.

Namun, draf yang tersebar ini, kata Nadiem bukan satu-satunya pilihan dalam penyederhanaan kurikulum.

"Kami punya banyak puluhan versi berbeda yang sekarang tengah melalui FGD dan uji publik, semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. inilah namanya pengkajian yang benar dimana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," jelasnya.

Nadiem juga menyebut proses penyederhanaan kurikulum nantinya juga tidak dilakukan secara langsung di semua sekolah melainkan dilakukan secara bertahap melalui uji coba mulai tahun depan.