REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mengendus adanya keterlibatan Sampoerna Foundation sebagai inisiator penghapusan mata pelajaran sejarah.
Ia mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera turun tangan memberikan klarifikasi.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
Fadli meminta Nadiem segera memberikan klarifikasi lengkap mengenai isu keterlibatan Sampoerna Foundation tersebut.
"Harus segera ada klarifikasi dari Mendikbud Nadiem @Kemendikbud_RI," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Selasa (22/9/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengutip pemberitaan salah satu media yang melaporkan adanya keterlibatan Sampoerna Foundation dalam wacana menjadikan pelajaran sejarah sebagai pelajaran tak wajib di tingkat SMA.
Menurut Fadli Zon, keterlibatan Sampoerna Foundation tersebut merupakan sebuah skandal.
"Kalau pernyataan dalam berita ini benar, bahwa inisiasi penyederhanaan kurikulum yang menghapus mapel sejarah dari Sampoerna Foundation, maka ini bisa dibilang sebuah skandal," ungkapnya.
Dalam cuitan terpisah, Fadli menilai hilangnya pelajaran sejarah akan menyebabkan rakyat Indonesia kehilangan identitas hingga berbuntut pada bubarnya negara Indonesia.
"Kalau mata pelajaran sejarah akan 'dihilangkan', maka sebentar lagi manusia Indonesia akan kehilangan identitas, jati diri dan memori kolektifnya. Setelah itu ya Indonesia bubar," imbuh Fadli.
Diluncurkan Maret 2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah berencana menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran tidak wajib bagi siswa SMA/SMK dan sederajat.
Rencana ini terungkap dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020 yang disusun Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud.
Kurikulum baru sendiri ditargetkan mulai diterapkan tahun ajaran 2021/2022 dan diluncurkan Maret 2021.
Dalam file tersebut dikatakan bahwa mata pelajaran sejarah untuk kelas 10 SMA akan digabungkan dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kemudian untuk kelas 11 dan 12 mapel sejarah masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.
Dibantah Nadiem
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklarifikasi terkait isu perubahan kurikulum yang akan menghapus mata pelajaran sejarah pada jenjang SMA/SMK dan sederajat.
Nadiem mengatakan isu tersebut tidak benar sebab penyederhanaan kurikulum pendidikan nasional masih dalam proses pembahasan dengan berbagai pihak termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan.
"Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal karena saya terkejut betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isu mapel sejarah, saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," kata Nadiem melalui video instagram pribadinya, Minggu (20/9/2020).
Dia mengakui isu ini muncul dari draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud yang dipresentasikan internal pada 25 Agustus 2020, lalu bocor ke publik.
Namun, draf yang tersebar ini, kata Nadiem bukan satu-satunya pilihan dalam penyederhanaan kurikulum.
"Kami punya banyak puluhan versi berbeda yang sekarang tengah melalui FGD dan uji publik, semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. inilah namanya pengkajian yang benar dimana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," jelasnya.
Nadiem juga menyebut proses penyederhanaan kurikulum nantinya juga tidak dilakukan secara langsung di semua sekolah melainkan dilakukan secara bertahap melalui uji coba mulai tahun depan.
TERPOPULER