Fahri Hamzah: Dukung Pilkada Ditunda Berarti Setuju Rezim Pilih PLT

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah angkat bicara mengenai polemik perhelatan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, jika Pilkada ditunda maka warga menyetujui pemerintah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.

Hal itu disampaikan oleh Fahri melalui akun Twitter miliknya @fahrihamzah.

"#TarianLogika mendukung penundaan Pilkada = menyetujui penunjukan Plt oleh rezim berkuasa," kata Fahri seperti dikutip Suara.com, Kamis (24/9/2020).

Pesta demokrasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19 masih menjadi perdebatan di publik.

Berbagai elemen masyarakat menolak Pilkada digelar saat pandemi Covid-19. Mereka khawatir Pilkada justru menjadi klaster baru lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Meniski demikian, tak sedikit pula pejabat yang mengusulkan Pilkada tetap dilanjut, salah satunya anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie. Alasannya karena penundaan Pilkada menimbulkan lebih banyak mudarat.

Ramai-ramai Minta Pilkada Ditunda

Berbagai kalangan mengajukan usulan kepada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda Pilkada.

Alasan penundaan kontestasi politik itu lantaran angka kasus positif Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan setiap harinya. Sehingga membahayakan masyarakat Indonesia.

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 disampaikan secara resmi oleh PBNU. PBNU meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai masa darurat Covid-19 terlewati.

Usulan penundaan Pilkada Serentak juga disampaikan PP Muhammadiyah.

Organisasi keagamaan di Indonesia ini meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan melakukan penundaan demi keselamatan masyarakat Indonesia.

Tak hanya PBNU dan Muhammadiyah yang mengusulkan Pilkada ditunda, sejumlah instansi dan politisi juga meminta agar Pilkada ditunda demi keselamatan rakyat, seperti Komnas HAM, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean hingga eks Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Sesuai Jadwal

Juru Bicara Presiden RI Fadjorel Rachman menegaskan Pilkada Serentak 2020 akan tetap digelar sesuai jadwal meski Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19.

"Presiden menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," kata Fadjorel.

Nantinya, Pilkada akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat agar aman dan tetap demokratis.

Sejumlah negara dunia juga tetap menggelar Pilkada meski berada di tengah pandemi Covid-19. Negara tersebut antara lain Singapura, Jerman, Perancis dan Korea Selatan.