Infografis
Assiri adalah mantan perwira Angkatan Udara Kerajaan Saudi, mendirikan organisasi hak asasi manusia ALQST yang berbasis di London.
Dia telah membuat katalog apa yang disebutnya pelanggaran negara yang meluas termasuk penangkapan aktivis wanita, akademisi dan anggota keluarga kerajaan.
“Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan, dengan meningkatnya jumlah penangkapan dan pembunuhan politik," kata Assiri.
"Kebijakan yang semakin agresif terhadap negara-negara bagian, penghilangan paksa dan orang-orang yang didorong untuk meninggalkan negara itu,” tambahnya.
Rasheed, juru bicara partai, menekankan bahwa para pendirinya tidak memiliki permusuhan pribadi dengan keluarga yang berkuasa.
Tetapi tidak adanya peradilan independen, kontrol ketat pemerintah terhadap media lokal dan "pemberangusan opini publik, disebutnya sebagai faktor lain yang menyebabkan pembentukan kelompok tersebut, kata pernyataan partai tersebut.
Arab Saudi telah lama menghadapi kritik internasional atas catatan hak asasi manusianya. Itu meningkat sejak Putra Mahkota Mohammed bin Salman ditunjuk sebagai pewaris takhta Saudi pada Juni 2017.
Secara khusus, pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada Oktober 2018 di dalam konsulat Saudi di Istanbul memicu pengawasan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap catatan hak asasi manusia kerajaan.
Baca Juga: Arab Saudi Buka Umrah Secara Bertahap Mulai 4 Oktober
