Suara.com - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) merasa kecewa, terpukul, sekaligus dilecehkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkat dua eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Sebab, IKOHI mengaku selama ini mendukung Jokowi hingga menjabat selama dua periode sebagai presiden agar para pelaku pelanggar HAM berat tidak berkuasa.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) IKOHI Zaenal Muttaqin menjelaskan, cikal bakal berdirinya IKOHI sendiri karena adanya tindakan operasi dari Tim Mawar yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto yang kekinian menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.
Setidaknya, akibat operasi Tim Mawar saat rezim orde baru sebanyak 23 orang tercatat hilang secara paksa dan hingga saat ini 13 diantarnya belum diketahui keberadaannya
"Itu yang tidak terbayangkan tentu saja apa yang kami rasakan sebagai organisasi orang hilang kemudian sebagai pendukung Jokowi dua periode untuk menuntaskan kasus yang menimpa atau yang dilakukan oleh Prabowo dan Tim Mawar, dan kita akhirnya tahu semakin banyak timnya Prabowo, Tim Mawar yang berada di kekuasaan," kata Zaenal dalam diskusi secara virtual, Minggu (27/9/2020).
Zaenal menilai, Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2020 terkait pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar; Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat di lingkungan Kemenhan RI ialah bentuk penghinaan terhadap keluarga korban HAM berat.
Terlebih, mereka selama ini memberi dukungan kepada Jokowi agar para terduga kuat pelaku pelangggar HAM berat masa lalu seperti Prabowo, Wiranto dan lainnya tidak menduduki tampuk kekuasaan.
"Keputusan yang terakhir ini tentu ini menjadi tamparan keras bagi kami menjadi menambah luka tentu saja bagi keluarga korban," ujarnya.
"Ini bukan sekedar ingkar janji, tapi melecehkan kami semua, melecehkan para keluarga korban, para aktivis HAM, para aktivis 98," imbuhnya.
Kendati begitu, meski merasa terpukul sekaligus kecewa, Zaenal menegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang menuntut keadilan atas penuntasan kasus pelangggaran HAM berat kepada negara.
Dia tak ingin, semua yang telah diperjuangkan oleh keluarga korban selama 22 tahun ini sia-sia.
"Ini yang menjadi tugas kami dan tugas kita semua bahwa IKOHI akan terus mendesak supaya rekomendasi DPR tetap menjadi kewajiban Pemerintah Jokowi dan pemerintah tidak bisa berpaling, tidak bisa menggunakan alasan politik dan sebagainya," katanya.
TERPOPULER
