Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai ada kejanggalan dalam penentuan 19 aplikasi yang dipilih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait kebijakan kuota internet gratis subsidi pemerintah.
FSGI bahkan menilai Nadiem dinilai memiliki motif terselubung dalam hal ini.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Fahriza Marta Tanjung mengatakan, Nadiem sengaja memilih beberapa aplikasi tertentu untuk memberikan keuntungan bagi aplikasi tersebut.
"Kami menduga bahwa ada upaya Kemendikbud untuk mengarahkan menggunakan aplikasi tertentu yang akan memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan pengembang aplikasi," ujar Fahriza dalam Rilis Survei Bantuan Kuota Internet dan Dukung Penyederhaan Kurikulum 2013 secara virtual yang digelar secara virtual, Minggu (27/9/2020).
Fahriza menyebut, dugaan ini berawal dari pihaknya yang menilai ada pembagian besaran kuota umum dan belajar yang tidak proporsional.
Dia mengemukakan, tidak ada hitungan matang dalam penentuan aplikasi mana yang layak untuk diakses menggunakan kuota internet subsidi itu.
"Faktanya di lapangan aplikasi yang ada pada kuota belajar itu tidak populer digunakan kecuali WhatsApp tadi," jelasnya.
Padahal, tiap dinas daerah dan bahkan sekolah sudah mengembangkan aplikasi sendiri untuk metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah online.
Mereka melakukan penyesuaian belajar dan mengajar dengan situasi di sekolah di masa pandemi ini.
"Banyak sekolah dan dinas pada situasi pandemi saat ini mereka sudh membangun apliasi sendiri," jelasnya.
Perangkat lunak yang dipakai tiap sekolah ini malah tak disokong oleh kuota belajar. Nadiem malah lebih memilih untuk memberikan akses kuota belajar bagi aplikasi yang tidak digunakan.
"Artinya dengan demikian maka masih banyak aplikasi yang digunakan di lapangan dalam proses belajar daring ini tidak bisa tercover di dalam kuota belajar ini. Baik kuota belajar maupun umum," pungkasnya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim telah memilih 19 aplikasi terkait kebijakan kuota internet gratis atau kuota belajar. Namun ternyata lima perangkat lunak di antaranya dianggap mencurigakan.
Fahriza mengatakan, temuan ini didapat setelah pihaknya melakukan penelusuran terhadap 19 aplikasi itu. Kecurigaan tersebut diungkapkannya, karena jumlah unduhan baru sedikit, kemudian sudah tidak ada pembaruan, hingga perangkat lunak yang baru dibuat.
"Ada beberapa aplikasi yang patut diragukan kapasitasnya," ujar Fahriza dalam Rilis Survei Bantuan Kuota Internet dan Dukung Penyederhaan Kurikulum 2013 secara virtual yang digelar secara virtual, Minggu (27/9/2020).
TERPOPULER
