Minim Pencegahan, Ketua DPRD Sindir Anies: Jangan Pas Banjir Baru Kerja!

Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minim akan tindakan pencegahan banjir. Padahal, musim hujan diperkirakan akan datang dalam waktu dekat dengan curah yang tinggi.

Karena itu, Prasetio menilai Anies lamban dan tak serius mengantisipasi banjir. Selama Anies menjabat, Prasetio menyebut Anies baru bekerja saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta.

"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Prasetio kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

Menurutnya sudah saatnya Anies mengambil tindakan kongkrit mencegah banjir Jakarta. Mantan Mendikbud itu diminta Prasetio untuk tak lagi memikirkan mana kebijakan populer dan tidak.

“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” jelasnya.

Menurutnya sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta karena pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.

“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," tuturnya.

Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga tahun September 2020 tercatat sebanyak 82 Kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, kata Pras, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar.

Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru dianggapnya mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.

"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," kata Prasetio.

Selain pengawasan, politikus PDI Perjuangan itu mendorong Anies mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas.

Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosesdur untuk penanganganan banjir," pungkasnya.