Infografis
Suara.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman terpidana korupsi Anas Urbaningrum, eks Ketua Umum Partai Demokrat bertolak belakang dengan upaya pemberantasan korupsi.
"Bagi KPK ini cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum dalam memandang bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (1/10/2020).
Ali menyebut lembaganya sudah cukup prihatin dengan masifnya pemotongan hukuman terpidana koruptor setelah mengajukan Peninjauan Kembali atau PK ke MA.
"Sejak awal fenomena ini muncul KPK sudah menaruh perhatian sekaligus keprihatinan terhadap beberapa putusan PK Mahkamah Agung yang trend nya menurunkan pemidanaan bagi para koruptor," ujar Ali.
Ali pun tak menampik bahwa kewenangan terpidana koruptor untuk mengajukan PK ke MA lantaran telah ditentukan oleh undang-undang.
"Namun, pada gilirannya masyarakat juga akan ikut mengawal dan menilai rasa keadilan pada setiap putusan majelis hakim itu, maupun terhadap kepercayaan MA secara kelembagaan," tandas Ali.
Diskon Hukuman 22 Koruptor
Sebanyak 22 terpidana korupsi mendapat pengurangan masa hukuman dari putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Namun KPK mengatakan belum menerima salinan putusan atas puluhan perkara korupsi yang mendapatkan pengurangan masa hukuman dari MA.
"Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Baca Juga: Jaksa KPK Tuntut Mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin 6 Tahun Penjara
Ali meminta MA segera kirim putusan 22 perkara korupsi kepada KPK untuk nantinya dipelajari atas penggurangan masa hukuman tersebut.
