KPK: Bank Daerah Menjadi Titik Rawan Korupsi Saat Pilkada Serentak 2020

Erick Tanjung, Welly Hidayat

Jum'at, 02 Oktober 2020 | 11:44 WIB
KPK: Bank Daerah Menjadi Titik Rawan Korupsi Saat Pilkada Serentak 2020
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, (Suara.com/Welly)

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan sejumlah Bank Daerah yang dinilai berpotensi jadi tempat transaksi tindak pidana korupsi ditengah pemilihan kepala daerah/Pilkada Serentak 2020.

Untuk mencegah kerawanan itu, KPK menggelar rapat koordinasi dengan 27 Bank Pembangunan Daerah atau BPD dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah alias Asbanda. Peran BPD dan Asbanda dinilai penting dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan serta menggerakan perekonomian daerah.

“Sumber dana korupsi di BPD di antaranya adalah asuransi, baik kredit maupun cash in transit, kredit fiktif, dan fee agar dana bagi hasil atau dana alokasi khusus tidak ditempatkan di bank lain,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan, Jumat (2/10/2020).

Alex pun membeberkan modus korupsi di BPD terkait pengadaan barang dan jasa dengan melakukan rekayasa lelang, mark up, praktik arisan proyek, pemufakatan jahat dengan rekanan, suap dalam penganggaran, dan gratifikasi.

"Modus-modus korupsi tersebut juga kerap ditemukan dalam perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD," ujar Alex.

Menurut Alex, ada potensi meningkatnya kerawanan korupsi di BPD pada masa pilkada 2020. Pasalnya lebih dari 30 persen petahana kembali mencalonkan diri dalam pilkada serentak di 270 daerah.

Apalagi, kini ditambah tingginya biaya politik yang harus disiapkan calon dan posisi petahana sebagai pihak yang terkait dengan BPD sebagai pemegang saham. Tidak menutup kemungkinan BPD akan dimintai kontribusi baik secara sukarela maupun dengan sedikit paksaan.

Jika hal itu terjadi, Alex meminta agar tidak ragu untuk melaporkan kepada penegak hukum.

“Semua pegawai yang bekerja di perbankan harus mempunyai integritas yang tinggi,” kata Alex.

baca juga

Alex pun mencontohkan pemberian kredit sering kali terjadi gratifikasi dari debitur kepada pegawai. Dampaknya di masa depan pegawai tersebut akan segan jika debitur mengalami kredit macet.

Untuk itu, Alex meminta dibuatkan regulasi tegas yang melarang pegawai menerima sesuatu. Selain itu, BPD dapat menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN sebagai sarana untuk memonitor secara dini adanya penyimpangan pegawai.

Sementara itu, Ketua Umum Asbanda Supriyatno, menyatakan pihaknya telah menerapkan praktik prudential banking l dengan melakukan penguatan integritas kepada BPD se-Indonesia kerja sama sama KPK.

“Antara lain dalam menyiapkan sistem dan kebijakan terkait LHKPN, pengendalian gratifikasi, implementasi dan revitalisasi whistleblowing system yang dapat digunakan oleh BPD seluruh Indonesia, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan oleh pejabat di lingkungan BPD,” tutup Supriyanto

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

News | Senin, 16 November 2026 | 22:05 WIB

Kasus Dana Hibah, KPK Sita 2 Unit Rumah di Jawa Timur dari Orang Kepercayaan Anwar Sadat

Kasus Dana Hibah, KPK Sita 2 Unit Rumah di Jawa Timur dari Orang Kepercayaan Anwar Sadat

News | Senin, 16 November 2026 | 19:48 WIB

Diduga Kelola Fee Dana Hibah Pokmas Jatim, Orang Kepercayaan Anwar Sadad Ditahan KPK

Diduga Kelola Fee Dana Hibah Pokmas Jatim, Orang Kepercayaan Anwar Sadad Ditahan KPK

News | Senin, 16 November 2026 | 19:42 WIB

KPK Panggil Tersangka Bagus Wahyudyono di Kasus Pokmas, Bakal Ditahan?

KPK Panggil Tersangka Bagus Wahyudyono di Kasus Pokmas, Bakal Ditahan?

News | Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB

Kasasi Kandas di MA, KPK Siap Eksekusi Nurhadi dan Buru Uang Pengganti Rp 137,1 Miliar

Kasasi Kandas di MA, KPK Siap Eksekusi Nurhadi dan Buru Uang Pengganti Rp 137,1 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 11:32 WIB

Diperiksa KPK Ihwal Kasus HGB, Hercules Dicecar Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Diperiksa KPK Ihwal Kasus HGB, Hercules Dicecar Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Video | Jum'at, 13 November 2026 | 19:05 WIB

Target PLTS 100 GWp, KPK Ingatkan Risiko Proyek Mangkrak dan Pengadaan Bermasalah

Target PLTS 100 GWp, KPK Ingatkan Risiko Proyek Mangkrak dan Pengadaan Bermasalah

News | Kamis, 12 November 2026 | 20:16 WIB

KPK Cecar Eks Kepala BPK Jateng soal Dugaan Pengondisian Hasil Audit di Pemalang

KPK Cecar Eks Kepala BPK Jateng soal Dugaan Pengondisian Hasil Audit di Pemalang

News | Kamis, 12 November 2026 | 10:50 WIB

Hercules Dicecar 14 Pertanyaan Oleh KPK Soal Uang Rp800 Juta dari Summarecon

Hercules Dicecar 14 Pertanyaan Oleh KPK Soal Uang Rp800 Juta dari Summarecon

News | Rabu, 11 November 2026 | 17:38 WIB

Bongkar Kasus HGB di KPK, Hercules: Permainan Summarecon Ini Kotor di Mana-mana!

Bongkar Kasus HGB di KPK, Hercules: Permainan Summarecon Ini Kotor di Mana-mana!

News | Rabu, 11 November 2026 | 16:48 WIB

Terkini

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

News | Senin, 16 November 2026 | 22:18 WIB

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Bola | Senin, 16 November 2026 | 22:14 WIB

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 22:12 WIB

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

News | Senin, 16 November 2026 | 22:05 WIB

AS Kerahkan 3 Kapal Induk Nuklir, Iran Balas Hantam Pangkalan Militer Bahrain

AS Kerahkan 3 Kapal Induk Nuklir, Iran Balas Hantam Pangkalan Militer Bahrain

News | Senin, 16 November 2026 | 22:03 WIB

NGORBIT: Cerita Cast Dibalik Teror "Putri, Jangan Gentayangan Lagi"

NGORBIT: Cerita Cast Dibalik Teror "Putri, Jangan Gentayangan Lagi"

Video | Senin, 16 November 2026 | 22:00 WIB

Batas Waktu Utang Pinjol Dianggap Hangus 30 Tahun? Ini Penjelasan Resminya

Batas Waktu Utang Pinjol Dianggap Hangus 30 Tahun? Ini Penjelasan Resminya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 21:39 WIB

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Kalbar | Senin, 16 November 2026 | 21:30 WIB

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

News | Senin, 16 November 2026 | 21:16 WIB

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 21:14 WIB

×