Pilkada Serentak saat Pandemi, ICW: Pemerintah Lebih Pentingkan Bandar

Reza Gunadha, Welly Hidayat

Jum'at, 02 Oktober 2020 | 17:03 WIB
Pilkada Serentak saat Pandemi, ICW: Pemerintah Lebih Pentingkan Bandar
Ilustrasi pilkada serentak 2020. [Suara.com/Eko Faizin]

Suara.com - Indonesia Corruption Watch mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020, karena pandemi covid-19 semakin parah.

Peneliti ICW Egi Primayogha menyebut, Jokowi semestinya memiliki alasan kuat untuk menunda sementara Pilkada 2020.

Apalagi, penyebaran virus covid-19 dan masyarakat yang terjangkit positif setiap harinya terus meningkat.

"Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang semakin memburuk akan menyebabkan berbagai dampak negatif," ungkap Egi melalui keterangan tertulis, Jumat (2/10/2020).

Egi menyebut, ICW memiliki catatan bila pemerintah berkukuh pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi covid-19.

Pertama, dapat dipastikan pelaksanaan pilkada akan mengancam kesehatan dan nyawa warga. Sejumlah aktivitas dalam proses pilkada akan menimbulkan kerumunan orang. 

"Proses kampanye misalnya, jelas akan melibatkan banyak orang. Lebih lagi KPU telah mengizinkan digelarnya konser untuk kampanye pilkada. Begitu juga dengan perhitungan suara yang akan melibatkan cukup banyak pihak dalam prosesnya. Dengan begitu, maka risiko penularan akan semakin tinggi," ungkap Egi.

Kedua, potensi praktik kecurangan semakin rawan, seperti politik uang ditengarai semakin marak di tengah kondisi pandemi. 

"Banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan itu dialami oleh berbagai lapisan warga," ucap Egy.

baca juga

Apalagi, bantuan sosial pemerintah, kata Egy, yang dianggap distribusinya tidak lancar kepada warga.

Maka itu, bansos dapat dimanfaatkan oleh para peserta kepala daerah maupun tim sukses masing-masing calon agar mendapatkan suara dalam pemilihan.

"Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh para kandidat untuk melakukan praktik vote buying. Kandidat memberikan hal mendesak yang dibutuhkan warga guna mendapatkan suara. Politisasi bantuan sosial untuk kepentingan pilkada juga akan marak, terutama dilakukan oleh petahana," ungkap Egy.

Ditambah, pandemi covod-19 ini, akan membatasi ruang gerak warga, sehingga pengawasan akan semakin melemah.

"Jikapun dipaksakan risiko penularan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu praktik kecurangan akan semakin marak," ujar Egy.

Ketiga, bila tetap dilaksanakan pilkada serentak 2020, partisipasi warga dalam memilih akan menurun.

Warga, kemungkinan besar akan enggan untuk berpartisipasi karena besarnya risiko penularan.

"Ikut hadir di bilik suara dengan protokol kesehatan sekalipun, tetap tidak mengurangi resiko dan ancaman kesehatan dan nyawa mereka," ucap Egy.

Maka itu, kata Egy, rendahnya partisipasi warga akan menurunkan kualitas dari pilkada itu sendiri, sekaligus mencerminkan terdapat permasalahan di balik prosesnya.

"Padahal, jalan untuk menunda pilkada sangat terbuka lebar," ungkap Egy.

Dalam penjelasan Pasal 201A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no 2 tahun 2020 ikut menegaskan bahwa Pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila pandemi Covid-19 belum berakhir. 

Keputusan untuk tetap melaksanakan Pilkada juga menjadi janggal apabila melihat pemilihan kepala desa (pilkades) yang diputuskan untuk ditunda dengan alasan keselamatan warga, sementara pilkada tetap dijalankan.

"Kuat diduga terdapat kepentingan lain di balik keputusan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pilkada merupakan ajang transaksi kepentingan bagi para cukong," kata Egy.

Apalagi, kata Egy, bahwa Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Mahfud MD mensinyalir bahwa 92 persen calon kepala daerah disokong oleh para pengusaha. Mereka ini akan mendapatkan keuntungan ekonomi-politik berlipat-lipat saat calonnya menang dalam kontestasi pilkada.

Karenanya, ICW menilai bila Jokowi tetap memaksakan pilkada dilanjutkan, bisa dikatakanorang nomor satu di republik Indonesia ini mengabaikan keselamatan masyarakat.

"Sebaliknya, Presiden Jokowi dapat dianggap lebih mendahulukan kepentingan politik dan kepentingan para bandar yang mungkin telah ‘membeli’ pilkada di depan," Egy.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bawaslu Kota Semarang Temukan 48 DPT Invalid, Mereka Masih Dibawah Umur

Bawaslu Kota Semarang Temukan 48 DPT Invalid, Mereka Masih Dibawah Umur

Jawa Tengah | Jum'at, 02 Oktober 2020 | 14:35 WIB

Ajaib! Belum Lahir Sudah Terdaftar Jadi Pemilih Pilkada di Kendal

Ajaib! Belum Lahir Sudah Terdaftar Jadi Pemilih Pilkada di Kendal

Jawa Tengah | Jum'at, 02 Oktober 2020 | 13:53 WIB

KPK: Bank Daerah Menjadi Titik Rawan Korupsi Saat Pilkada Serentak 2020

KPK: Bank Daerah Menjadi Titik Rawan Korupsi Saat Pilkada Serentak 2020

News | Jum'at, 02 Oktober 2020 | 11:44 WIB

Pilkada Ditunda, Anggaran Covid-19 Tidak Akan Cair

Pilkada Ditunda, Anggaran Covid-19 Tidak Akan Cair

News | Jum'at, 02 Oktober 2020 | 05:23 WIB

Besok, DPRD Cilegon Rapat Paripurna Berhentikan Sokhidin

Besok, DPRD Cilegon Rapat Paripurna Berhentikan Sokhidin

Banten | Kamis, 01 Oktober 2020 | 16:47 WIB

Peneliti TII Sebut Kampanye Daring di Pilkada 2020 Sulit Diterapkan

Peneliti TII Sebut Kampanye Daring di Pilkada 2020 Sulit Diterapkan

News | Senin, 28 September 2020 | 20:49 WIB

Pjs Bupati Gowa Minta Pelaksanaan Pilkada Disiplin Protokol Kesehatan

Pjs Bupati Gowa Minta Pelaksanaan Pilkada Disiplin Protokol Kesehatan

Sulsel | Senin, 28 September 2020 | 14:55 WIB

Terkini

3 Zodiak yang Diprediksi Menikah di Tahun 2027, Hubungan Makin Serius

3 Zodiak yang Diprediksi Menikah di Tahun 2027, Hubungan Makin Serius

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 11:39 WIB

DPRD Cilegon Soroti PAD Baru 65 Persen, Rahmatuloh: Jangan Hanya Bagus di Atas Kertas

DPRD Cilegon Soroti PAD Baru 65 Persen, Rahmatuloh: Jangan Hanya Bagus di Atas Kertas

Banten | Selasa, 17 November 2026 | 11:35 WIB

Dua Jenderal Sudah, Kapan Listyo Sigit Disidang Etik?

Dua Jenderal Sudah, Kapan Listyo Sigit Disidang Etik?

News | Selasa, 17 November 2026 | 11:35 WIB

Mitsubishi Fuso Perkenalkan Fitur Baru di Aplikasi MyFuso Saat Jambore Nasional Canter Mania

Mitsubishi Fuso Perkenalkan Fitur Baru di Aplikasi MyFuso Saat Jambore Nasional Canter Mania

Otomotif | Selasa, 17 November 2026 | 11:35 WIB

Tagih Dana Pembangunan Dapur MBG hingga Rp3 Miliar, Mitra SPPG Kemah di Depan Kantor BGN

Tagih Dana Pembangunan Dapur MBG hingga Rp3 Miliar, Mitra SPPG Kemah di Depan Kantor BGN

News | Selasa, 17 November 2026 | 11:34 WIB

Raja Inggris Sambut Robert Pattinson Sebagai Agen Rahasia 007: Selamat Datang Mr Bond

Raja Inggris Sambut Robert Pattinson Sebagai Agen Rahasia 007: Selamat Datang Mr Bond

Entertainment | Selasa, 17 November 2026 | 11:32 WIB

Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Ini 7 Rekomendasi Produk Lokal yang Tidak Cakey

Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Ini 7 Rekomendasi Produk Lokal yang Tidak Cakey

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 11:31 WIB

Samsung Galaxy S26 FE Punya Layar AMOLED 120Hz, Harga Mulai Rp3,4 Juta

Samsung Galaxy S26 FE Punya Layar AMOLED 120Hz, Harga Mulai Rp3,4 Juta

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 11:30 WIB

Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?

Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 11:30 WIB

Di Tengah Wacana Relokasi, 1 Ekor Badak Jawa Kembali Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon

Di Tengah Wacana Relokasi, 1 Ekor Badak Jawa Kembali Lahir di Taman Nasional Ujung Kulon

Banten | Selasa, 17 November 2026 | 11:29 WIB

×