“Ternyata dari data yang terkumpulkan selama 4 minggu terakhir, ada kecenderungan perbandingan zonasi merah antara kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada dan kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada."
"Data daerah yang melaksanakan Pilkada justru mengalami penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi, yaitu dari 45 ke 29 kabupaten/kota, sedangkan di daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada, justru terjadi peningkatan dari 25 ke 33 kabupaten/kota,” kata Doni.
Ia menyebut, daerah yang melaksanakan Pilkada maupun yang tidak melaksanakan Pilkada sangat tergantung kepada ketaatan dan kepatuhan protokol kesehatan.
“Daerah yang menyelenggarakan Pilkada maupun yang tidak, sangat tergantung terhadap protokol kesehatan. Manakala aturan ditepati, ditaati dan dipatuhi, maka mereka yang melanggar akan diberi sanksi. Kita yakin, pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.