REGIONAL:
- Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis di BGN tidak dihentikan secara permanen.
- Penyelidikan KPK sementara ditunda untuk menghindari dualisme hukum karena Kejaksaan Agung sedang memproses penyidikan perkara yang sama tersebut.
- Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka atas dugaan penggelembungan harga pada proyek pengadaan barang.
Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) secara permanen.
Hal itu disampaikannya untuk menanggapi informasi yang menyebut KPK menghentikan penyelidikan perkara tersebut lantaran Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melakukan penyidikan dan telah menetapkan tersangka dalam kasus serupa.
"Belum ada rencana secara administrasi menghentikan penyelidikan," kata Setyo kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Sebelumnya, Setyo memang menyampaikan bahwa penyelidikan di KPK terkait kasus ini untuk sementara tertunda karena adanya proses penyidikan yang sedang berjalan di Kejagung.
Terlebih, KPK telah berkoordinasi dengan banyak pihak dalam proses penyelidikan, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kami sementara waktu enggak melakukan aktivitas lagi," ujar Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Sebelumnya, KPK mengaku sudah melakukan penyelidikan dugaan korupsi pada Program MBG oleh BGN sebelum Kejagung menetapkan tersangka.
“Betul, kami memang sudah ada penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Karena Kejagung sudah lebih dulu menetapkan tersangka, lanjut Taufik, maka KPK tidak bisa menindaklanjuti perkara tersebut agar tidak terjadi dualisme dalam proses penegakan hukum.
“Tentunya kita juga akan melihat sinerginya, kita akan kembangkan untuk proses penyidikannya, apakah data-data itu nanti diberikan ke pihak Kejaksaan, kita akan menunggu nanti hasil gelar perkara, bagaimana yang diputuskan oleh pimpinan seperti apa,” tandas Taufik.
Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia secara resmi menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), beserta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung (LP) dan Sony Sonjaya (SS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa ketiga mantan petinggi tersebut diduga melakukan penggelembungan harga (mark up) secara masif dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa, mulai dari kendaraan operasional hingga atribut personal pegawai.
"Mark up harga pengadaan itu menyebabkan pemborosan dan merugikan keuangan negara yang sama sekali tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG di lapangan," tegas Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Berdasarkan hasil ekspose perkara tim penyidik Jampidsus, praktik penggelembungan harga tersebut diduga terjadi pada sejumlah pos proyek pengadaan berskala besar.
Syarief membeberkan bahwa ketiga tersangka memanfaatkan kewenangan jabatannya saat itu untuk mengintervensi secara langsung para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di internal BGN.
TERPOPULER