Kecam UU Cipta Kerja, Kenapa Bukan DPR Saja yang Digaji per Jam?

Reza Gunadha, Chyntia Sami Bhayangkara

Selasa, 06 Oktober 2020 | 16:17 WIB
Kecam UU Cipta Kerja, Kenapa Bukan DPR Saja yang Digaji per Jam?
Pengamanan gedung DPR RI jelang aksi demo, Senin (30/9/2019). (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Suara.com - Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja memantik amarah publik lantaran dinilai sangat merugikan rakyat.

Publik beramai-ramai menolak UU tersebut hingga muncul usulan agar aturan itu diimplementasikan untuk DPR RI saja, bukan untuk rakyat.

Akun Twitter @snow_brights membagikan video singkat dari salah satu akun TikTok yang melayangkan aksi protes disahkannya UU Cipta Kerja.

Video tersebut mendadak viral di media sosial dan mendapatkan dukungan dari publik. Hingga Selasa (6/10/2020) sore, video tersebut telah disaksikan lebih dari 22 ribu pengguna.

Akun tersebut memberikan sindiran telak kepada para wakil rakyat yang mengesahkan UU tersebut.

"Kepada dewan 'perwakilan rakyat', di sini saya bertanya mengapa UU tersebut tidak diimplementasikan terhadap kalian saja?" ujarnya seperti dikutip Suara.com, Selasa (6/10/2020).

UU Cipta Kerja diusulkan berlaku untuk anggota dewan (Twitter/snow_brights)
UU Cipta Kerja diusulkan berlaku untuk anggota dewan (Twitter/snow_brights)

Dalam video singkat itu, pria berkacamata dengan mengenakan kemeja kotak biru itu mengusulkan agar para wakil rakyat saja yang harus digaji per jam atau per rapat.

Sehingga, para anggota DPR yang tak mengikuti rapat tidak akan mendapatkan gaji.

"Kenapa bukan kalian yang digaji per jam, coba bayangkan? Atau mungkin digaji per rapat. Jadi kalau kalian tidak ikut rapat kalian tidak dapat gaji," ungkapnya.

baca juga

"Bukankah itu akan lebih baik, akan lebih disiplin," imbuhnya.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan agar para anggota dewan yang diwajibkan untuk bekerja selama enam hari dalam sepekan.

"Kenapa bukan kalian yang bekerja enam hari dalam seminggu, istirahat satu hari cukup lah tapi enggak bisa keluar negeri, sayangnya," tuturnya.

Akun itu mengaku menyesalkan keputusan DPR RI dan pemerintah yang mengesahkan UU kontroversial tersebut.

Dengan berlakunya UU tersebut, maka lagi-lagi rakyat kecil yang terkena imbasnya.

"Kenapa bukan kalian? Kenapa malah rakyat-rakyat kecil lagi yang kena? Mereka salah apa sih?" ucapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mata Pelajaran PPKN Trending Topic di Twitter, Ternyata Ini Penyebabnya

Mata Pelajaran PPKN Trending Topic di Twitter, Ternyata Ini Penyebabnya

Lifestyle | Selasa, 06 Oktober 2020 | 15:28 WIB

Bawa Ular ke Kantor PU, Bukan Dapat Proyek Malah Jadi Tersangka

Bawa Ular ke Kantor PU, Bukan Dapat Proyek Malah Jadi Tersangka

Jabar | Selasa, 06 Oktober 2020 | 15:07 WIB

K-Popers hingga Akun Open BO Bersatu Tolak UU Cipta Kerja

K-Popers hingga Akun Open BO Bersatu Tolak UU Cipta Kerja

News | Selasa, 06 Oktober 2020 | 15:10 WIB

Terkini

Bukan Cuma Bangun Pabrik Semikonduktor, RI Butuh yang Bisa Bikin Chip Sendiri

Bukan Cuma Bangun Pabrik Semikonduktor, RI Butuh yang Bisa Bikin Chip Sendiri

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 23:48 WIB

Garuda Indonesia Rombak Manajemen, Eks Petinggi Resmi Diberhentikan

Garuda Indonesia Rombak Manajemen, Eks Petinggi Resmi Diberhentikan

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 23:12 WIB

Gubernur Bobby Usulkan Pembentukan Sejumlah KEK untuk Dongkrak Ekonomi Sumut

Gubernur Bobby Usulkan Pembentukan Sejumlah KEK untuk Dongkrak Ekonomi Sumut

News | Senin, 09 November 2026 | 23:10 WIB

Tragedi Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh Beruntun, DPR Desak Jaminan Keselamatan

Tragedi Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh Beruntun, DPR Desak Jaminan Keselamatan

Video | Senin, 09 November 2026 | 23:00 WIB

Giring Punya Gaji Rp212 Juta Tiap Bulan, Kekayaannya 'Hanya' Rp11 Miliar

Giring Punya Gaji Rp212 Juta Tiap Bulan, Kekayaannya 'Hanya' Rp11 Miliar

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 22:54 WIB

Pemerintah Gencarkan Efisiensi, Kontrak Influencer Raffi Ahmad Justru Tembus Rp14,7 Miliar

Pemerintah Gencarkan Efisiensi, Kontrak Influencer Raffi Ahmad Justru Tembus Rp14,7 Miliar

Jakarta | Senin, 09 November 2026 | 22:52 WIB

SDA Melimpah, Rakyat Belum Sejahtera, PKB Jateng Angkat Gagasan Sosialisme Islam

SDA Melimpah, Rakyat Belum Sejahtera, PKB Jateng Angkat Gagasan Sosialisme Islam

Jawa Tengah | Senin, 09 November 2026 | 22:35 WIB

Gejolak Futsal Indonesia, Klub Pro Futsal League Ramai-ramai Desak FFI Gelar KLB

Gejolak Futsal Indonesia, Klub Pro Futsal League Ramai-ramai Desak FFI Gelar KLB

Bola | Senin, 09 November 2026 | 22:26 WIB

Kinerja BRI Kuartal III-2026, Laba Ditopang Pemulihan Kredit Mikro dan Kenaikan DPK

Kinerja BRI Kuartal III-2026, Laba Ditopang Pemulihan Kredit Mikro dan Kenaikan DPK

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 22:23 WIB

Polda Metro Ungkap 94 Kasus Curanmor dalam Sepekan, Sita 177 Motor dan Tangkap 105 Orang

Polda Metro Ungkap 94 Kasus Curanmor dalam Sepekan, Sita 177 Motor dan Tangkap 105 Orang

News | Senin, 09 November 2026 | 22:15 WIB

×