Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melantik Sri Haryati menjadi penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI menggantikan almarhum Saefullah yang wafat karena Covid-19.
Meski hanya menjabat sementara, Anies meyakini posisi yang diemban Sri sangatlah berat.
Menurut Anies, setidaknya ada tiga tugas berat yang harus dilakoni Sri selama menjadi Sekda selama 3 bulan atau sampai dengan penetapan pejabat Sekda yang sedang diseleksi.
"Satu adalah krisis kesehatan karena Covid-19 dan Jabodetabek adalah salah satu episentrum terbesar," ujar Anies kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).
Tugas kedua adalah kondisi perekonomian ibu kota yang sedang melemah. Sebab banyak kegiatan ekonomi masyarakat harus dibatasi di tengah pandemi corona.
"Yang ketiga, kondisi sosial yang sedang dinamis pada hari-hari ke depan. Ditambah lagi siklus pemerintahan pada bulan-bulan ini adalah siklus pembahasan perubahan APBD 2020 dan perencanaan APBD 2021," jelasnya.
Karana itu, Anies meminta Sri yang juga sudah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekda saat Saefullah sakit ini bisa bergerak cepat. Sri dituntut bisa bekerja dengan baik meski menjalankan jabatan ini sementara waktu.
"Selama tiga minggu ini pun Ibu Asisten menjalankan peran sebagai Plt. Sudah bergerak dengan cepat bersama seluruh jajaran. Saya berharap kecepatan itu dipertahankan, sehingga seluruh tantangan yang ada di depan kita bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Sri yang juga memiliki jabatan definitif sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta dilantik di Balai Kota DKI hari ini, Rabu (7/9/2020). Namun acara pelantikan yang dipimpin Anies ini digelar secara tertutup.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah Penjabat Sekretaris Daerah ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.
Masa tugas Penjabat Sekda paling lama sampai dengan tiga bulan dan atau sampai dengan adanya hasil seleksi terbuka jabatan Sekda yang diusulkan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk diangkat menjadi Pejabat Definitif Sekda.
Chaidir, menjelaskan, dengan adanya aturan tersebut, maka istilah Pelaksana Tugas (Plt) khusus untuk Pejabat Definitif Sekretaris Daerah yang berhalangan tetap karena berhenti atau meninggal dunia, diganti dengan Penjabat Sekda.
Kemudian, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta, mengusulkan seorang Penjabat Sekda kepada Kementerian Dalam Negeri.
“PPK membuat Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat Sekda. Selanjutnya, Penjabat Sekda itu harus segera dilantik paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah ditetapkan,” ujar Chaidir dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).
TERPOPULER
