Suara.com - Dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, baru-baru ini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebenarnya pemerintah sudah tahu siapa yang berada di belakang demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja.
Pihak yang berada di balik layar tersebut dikatakan sudah merancang aksi dengan rapi, memobilisasi massa, bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).
Pernyataan politikus Partai Golkar tersebut langsung menjadi isu hangat dan memunculkan dugaan-dugaan mengenai siapa orang yang dicurigai membiayai demonstrasi.
Hal itu kemudian dijadikan bahan candaan oleh pendakwah Hilmi Firdausi.
"Tebakan saya mungkin HTI, para kadrun pro 212, KAMI, Pak Anies atau Sunda Empire? Benar nggak pak? Kalau benar kirimin saya sepedanya ya pak... Brompton aja ngga usah yang mahal-mahal," kata Hilmi.
Candaan Hilmi memancing lebih banyak komentar di media sosial yang sebagian besar menyampaikan satire.
Pandangan lebih serius disampaikan oleh analis politik dari lembaga Indo Strategi Research Arif Nurul Imam. Menurut dia sponsor demo merupakan hal yang lumrah.
"Orang yang bersimpati terhadap aksi demonstrasi tersebut tentu akan membantu apa yang bisa disupport, termasuk yang memiliki uang dengan bantuan dana. Ini biasa dalam gerakan sosial seperti aksi demontrasi," kata Arif kepada Suara.com.
Sebaliknya, menurut Arif, yang perlu dipersoalkan sejatinya apakah isu tersebut memang merupakan persoalan publik atau hanya isu kepentingan politik kelompok tertentu. "Yang penting masih dalam batas-batas tidak menabrak konstitusi."
Baca Juga: Bawa Maskot Celeng Merah, Massa Jogja Memanggil Padati Malioboro
UU Cipta Kerja ditentang buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat karena dianggap merugikan hak mereka. Gelombang demonstrasi berlangsung di berbagai tempat dalam beberapa hari terakhir.
Menanggapi perkembangan tersebut, beberapa waktu yang lalu, pemerintah menyelenggarakan konferensi pers bersama untuk menjelaskan substansi UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020.
Airlangga menjelaskan tujuan UU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah memangkas birokrasi yang berbelit sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar.
“Setiap tahunnya, ada sekitar 3 juta anak muda yang perlu pekerjaan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja baru sangat mendesak,” tutur Airlangga.
Menurut politikus Partai Golkar itu, UU Cipta Kerja dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). “Apalagi Indonesia memiliki bonus demografi. UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengutamakan kepentingan rakyat, yang butuh kepastian dalam bekerja”, kata Airlangga.
UU Cipta Kerja diharapkan dapat menggerakkan rakyat untuk membuka usaha sendiri, dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Rakyat juga dapat membuka usaha baru dengan lebih mudah, karena perizinan bagi UMK telah dipermudah.
