Infografis
Suara.com - Partai Demokrat dan Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding menjadi sponsor atau pendana di balik berbagai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Menanggapi adanya tudingan tersebut, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai tuduhan tersebut harus dibuktikan.
Pasalnya, tuduhan yang dialamatkan kepada SBY dan Partai Demokrat kemungkinan besar tidak terlepas dari sikap mereka yang tegas menolak UU Cipta Kerja melalui Fraksinya di DPR.
Namun, apabila tuduhan tersebut hanya karena Demokrat menolak UU Ciptaker maka tuduhan menjadi tidak berdasar.
"Jangan hanya karena Demokrat menolak UU Ciptaker lalu dituduh membiayai dan lain-lain. Untuk menimpakan kesalahan pemerintah, memang harus ada yang tertuduh dan dituduh. Tapi tuduhan itu juga harus berdasar. Jangan asal tuduh," kata Ujang kepada Suara.com, Senin (12/10/2020).
Ujang mengatakan, sebagai partai yang pernah dua kali periode menguasai pemerintahan, Demokrat maupun SBY tidak mungkin melakukan tindakan unthk mensponsori gerakan demo.
Terpenting, kata Ujang, gelombang unjuk rasa menolak UU Ciptaker merupakan murni gerakan dari berbagai kalangan yang kecewa terhadap DPR dan pemerintah.
"Itu lah. Demokrat tak sesembrono itu. Demokrat partai yang berpengalaman tak mungkin bermain kotor dan asal-asalan. Demonstrasi yang lalu itu kan karena puncak kekesalan rakyat pada pemerintah dan DPR, yang tak aspiratif dan selalu membelakangi kehendak rakyat," katanya.
Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dituding mendanai demo UU Cipta Kerja. Menanggapi tudingan itu, Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan, bahwa tudingan tersebut keji dan tidak bertanggungjawab.
Baca Juga: SBY Dituding Danai Demo UU Cipta Kerja, Demokrat: Keji dan Pelecehan
Hal tersebut disampaikan Didi Irawadi Syamsuddin saat menjadi narasumber di kanal Youtube Hersubeno Point dengan judul 'SBY Danai Unjukrasa Omnibus Law?' yang tayang pada Minggu (11/10/2020).
