REGIONAL:
Suara.com - DPRD DKI Jakarta mengungkapkan alasan lain mengadakan rapat di Puncak, Bogor daripada di kantor sendiri. Salah satunya adalah dari segi finansial.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan rapat di Hotel Grand Cempaka Puncak lebih murah dibandingkan di Jakarta. Sebab gedung rapat itu dimiliki oleh BUMD DKI PT Jakarta Tourisindo.
"Kalau (lokasi rapat) dipilih di DKI biaya sewanya lebih besar," ujar Aziz saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).
Menurut Aziz, untuk membahas anggaran diperlukan tempat yang luas dan terbuka untuk dihadiri sampai 1.000 orang. Hotel tersebut dinilainya memenuhi kriteria tersebut.
"Karena tempat itu milik Pemda DKI dan kawasannya cukup luas untuk menampung 1.000 orang," tuturnya.
Aziz tidak menyebutkan berapa biaya yang harus dikeluarkan DPRD untuk mengadakan rapat satu hari itu. Namun pertimbangan utamanya adalah demi meminimalisir potensi penularan Covid-19.
"Dipilih di puncak karena ruang gedung dewan semua tertutup full AC, di puncak terbuka dan ventilasinya bagus," pungkasnya.
Dalih Corona
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Namun rapat ini tak dilakukan di gedung kantornya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Hal ini terlihat dari undangan rapat yang diterima wartawan. Tertulis alamat rapat untuk membahas KUPA-PPAS itu berada di Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17, Cipayung Mega Mendung Bogor.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak yang mengikuti rapat ini membenarkannya. Namun ia mengklaim lokasi di luar kota dipilih karena gedung DPRD sedang ditutup.
"Iya (rapatnya) di Cipayung, Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. sementara ini kan harus selesai cepat," ujar Gilbert saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Ia mengaku khawatir dengan penyebaran Corona jika rapat digelar di kantornya. Karena itu lokasi luar kota dianggap lebih efektif.
"Kita harus tetap bekerja dalam suasana pandemi. Di DPRD tidak cukup kalau harus jaga jarak semua. Dari eksekutif lengkap. Legislatif juga lengkap," tuturnya.
TERPOPULER
