Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dalam kasus surat jalan palsu untuk terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.
"Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas ini," kata Ketua Majelis Muhammad Sirad dalam pembacaan putusan sela, di PN Jakarta Timur, Selasa (27/10/2020).
Hakim memutuskan agar Jaksa Penuntut Umum/JPU melanjutkan persidangan terdakwa Prasetijo dengan menyiapkan sejumlah saksi-saksi.
Pertimbangan majelis hakim menolak eksepsi Prasetijo yakni, perbuatan terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan jaksa tentang perbuatan Prasetijo dalam pembuatan surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Sehingga, majelis hakim menilai surat nota keberatan Prasetijo sama sekali tak beralasan.
"Dakwaan penuntut umum telah merumuskan secara rinci dan tegas tentang fakta perbuatan materil dan bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya. Menimbang bahwa eksepsi terdakwa tidak beralasan untuk hukum," ucap Sirad.
Dalam eksespi mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri itu mengaku pernahmemberi perintah untuk anggotanya bernama Dodi Jaya membuat surat jalan ke Pontianak untuk kepentingan Djoko Tjandra.
Prasetijo sendiri telah didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
