Suara.com - Facebook dilaporkan telah menghapus grup pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump bernama 'Stop the Steal' atau 'Hentikan Pencurian', lantaran sejumlah anggotanya mengunggah klaim tak berdasar tentang pemilu.
Menyadur Channel News Asia, Jumat (6/11/2020), beberapa anggota grup pendukung Trump disebutkan menyebarkan klaim bahwa pihak Joe Biden, Partai Demokrat, telah melakukan kecurangan dalam pemilihan.
Grup pro-Trump itu disebutkan berkembang pesat, dalam setiap 10 detik, ada 1.000 anggota baru yang bergabung. Dalam satu hari, grup 'Stop the Steal' berisi mencapai 365.000 orang.
Sebuah seruan yang muncul di grup pada Kamis (5/11) sore waktu setempat, menyerukan "sepatu di lapangan untuk melindungi integritas suara".
Seruan itu merupakan buntut dari klaim tak berdasar yang disebarkan oleh Trump maupun akun-akun terkenal Partai Republik tentang adanya kecurangan dalam pemungutan suara, dibarengi dengan tagar #StopTheSteal.
"Kelompok itu diorganisir seputar delegimitasi proses pemilihan, dan kami melihat seruan yang mengkhawatirkan untuk kekerasan dari beberapa anggota kelompok," ujar seorang juru bicara Facebook dalam sebuah pertanyaan.
Atas langkah Facebook, anggota grup lantas menyerukan kritikan, menyebut mereka mengorganisir protes secara dami dan telah bekerja keras melakukan pengawasan terhadap konten yang ada.
Juru bicara grup 'Stop the Steal', Chris Barron, mengatakan lawan politik mereka yang juga menyuarakan keprihatinan atas tudingan kecurangan pemilu oleh Trump dengan menggelar protes, tidak menghadapi masalah yang sama.
"Jika Facebook ingin menjadi penengah kebenaran, maka mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan," kata Barron.
Baca Juga: Kocak! Raditya Dika Diskusi Pilpres AS Bersama Anaknya, Sampai Kecapekan
Disebutkan Channel News Asia, dalam tinjauan terhadap sejumlah kecil komentar yang diunggah di grup 'Stop the Steal', sebelum diblokir Facebook, tidak menemukan adanya seruan langsung terkait kekerasan.
Namun narasi yang diedarkan di grup adalah bahwa suara partai Republik sedang "dibatalkan" oleh Demokrat, yang dalam hal ini dinilai tidak berdasarkan pada kenyataan yang ada.
Dalam aturannya, Facebook melarang pernyataan niat atau mengajurkan kekerasan dalam pemungutan suaram pendaftaran pemilih, maupun hasil pemilu.
