KPK Usut Laporan Mahasiswa Frans Napitu soal Dugaan Korupsi Rektor Unnes

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menindaklanjuti laporan Frans Napitu, mahasiswa Uneversitas Negeri Semarang (Unnes) terkait dugaan korupsi yang dilakukan rektor kampusnya. 

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK saat ini masih memverifikasi laporan tersebut guna memastikan apakah ada unsur tindak pidana korupsi atau tidak. 

"KPK memastikan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap laporan tersebut.  Apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," kata Ali Fikri saat dihubungi Selasa (17/11/2020).

Dalam laporannya, Frans menemukan beberapa komponen terkait anggaran di kampusnya yang dinilai janggal. Atas dasar temuan tersebut, muncul dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa.

Frans mengatakan komponen anggaran yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa baik sebelum dan di tengah pandemi COVID-19

Menurut Ali, bila ditemukan setidaknya dua alat bukti rektor Unnes terlibat praktik korupsi, KPK siap menindaklajutinnya sesuai aturan hukum.

"Apabila kemudian setelahnya ditemukan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup maka KPK tentu akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai ketentuan UU yang berlaku," ucap Ali.

Ali menegaskan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting bagi KPK. Maka itu, bila masyarakat mengetahui adanya dugaan korupsi diharapkan langsung melaporkan ke lembaga antirasuah untuk nantinya ditindak lanjuti.

Sebelumnya, Frans setelah melaporkan dugaan korupsi ke KPK. Ia, malah mendapatkan sanksi dari pihak kampus. Frans pun dirumahkan selama enam bulan untuk dikembalikan ke orang tua.

Dekan Fakultas Hukum Unnes Rodiyah mengatakan, bersamaan dengan keputusan itu, pihak kampus juga menunda seluruh kewajiban Frans Napitu sebagai mahasiswa Unnes untuk enam bulan ke depan.

"Surat pemberitahuan sudah kami kirimkan kepada orang tua yang bersangkutan melalui PT Pos serta pemberitahuan melalui WhatsApp," katanya seperti dilansir Antara di Semarang, Senin (16/11/2020).

KPK Angkat Bicara

Waki Ketua KPK Nurul Ghufron menyayangkan sikap Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang menjatuhkan sanksi terhadap Frans Napitu, mahasiswa setelah melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan rektor kampus tersebut.

Menurutnya, sanksi dirumahkan selama enam bulan terhadap mahasiswa itu tak seharusnya dilakukan pihak kampus.

"KPK menyayangkan Rektor UNNES yang telah mengembalikan pembinaan mahasiswanya kepada orang tuanya kembali, karena yang bersangkutan telah melaporkan rektornya ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi," ucap Ghufron dihubungi, Senin (16/11/2020) malam.

Ghufron menjelaskan bahwa masyarakat siapapun itu yang ingin melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dipastikan dilindungi oleh hukum.  Aturan itu, kata Ghufron termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Tipikor.

"Yang secara jelas menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," ucap Ghufron.

Terkait kasus ini, Ghufron mengaku tak habis pikir dengan sikap kampus Unnes yang justru memberikan sanksi kepada mahasiswanya karena aktif mengawasi pratik dugaan korupsi yang dilakukan pejabat kampus. 

"Jika ada pihak PNS yang memberikan sanksi atas pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam peran serta dalam pemberantasan korupsi hal tersebut sangat disayangkan," tutup Ghufron