Infografis
Petisi untuk mengajukan amandemen yang mereka klaim “rancangan rakyat” itu didukung oleh setidaknya 100.000 orang.
Berbeda dengan rancangan yang disiapkan koalisi pemerintah dan oposisi, iLaw menuntut agar anggota komite konstitusi dipilih rakyat, bukan ditunjuk oleh parlemen dan pemerintah.
Aliansi itu juga ingin melucuti kekuasaan monarki dan membubarkan lembaga-lembaga sipil bentukan militer.
Kompromi politik
Namun tuntutan iLaw ditentang oleh kaum tradisionalis pro-monarki. “Amandemen konstitusi akan berujung pada pembubaran monarki,” kata salah seorang tokoh loyalis Thailand, Warong Dechgitvigrom, saat berdemonstrasi di hadapan gedung parlemen, Selasa (17/11).
“Kami tidak ingin mereka mengamandemen apapun terkait monarki,” kata Samutprakan Chun, 58, seorang demonstran pro-kerajaan.
“Monarki adalah pemberian surga, sementara kita ada di bawah di neraka, kita jauh di bawah mereka, kita harus mengenal tempat kita.”
Kekuasaan monarki merupakan isu sensitif di Thailand. Aksi demonstrasi antipemerintah yang awalnya mengarah kepada PM Prayuth, kian bergeser menjadi aksi protes terhadap kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Sejak berkuasa pada 2016, Vajiralongkorn dikabarkan lebih banyak memerintah dari Jerman, dan hanya datang ke Thailand untuk kunjungan singkat atau menghadiri acara seremoni.
Baca Juga: Tekan Covid, Satgas Minta Indonesia Belajar dari Thailand dan Singapura
Tapi belakangan, dia terlihat lebih aktif tampil di media, termasuk bersedia diwawancara awal November lalu. Saat itu dia mengatakan Thailand adalah “negeri kompromi” ketika ditanya soal aksi protes yang berkecamuk.
