CEK FAKTA: Benarkah Indonesia Tawarkan Pangkalan di Natuna untuk AS?

Suara.com - Beredar narasi yang menyebutkan Indonesia menawarkan pangkalan di Kepulauan Natuna kepada Amerika Serikat (AS).

Narasi tersebut dimuat dalam media daring Kontenislam.com dengan judul 'Saling Klaim dengan China, Indonesia Tawarkan 'Pangkalan' di Kepulauan Natuna kepada AS'.

Artikel tersebut diunggah pada 31 Oktober 2020 dan menjadi sorotan publik.

Dalam isi artikel tersebut, disebutkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, menjelang kehadiran Menteri Luar Negerin AS Mike Pompeo, mengajak investor AS untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia, salah satunya Pulau Natuna.

"Saya mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna."

Benarkah klaim yang dimuat dalam media daring tersebut?

Penjelasan

Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Suara.com, Rabu (18/11/2020), klaim yang menyebut Indonesia menawarkan pangkalan di Natuna untuk AS adalah klaim yang salah.

Faktanya, Indonesia tidak menawarkan pangkalan kepada AS, melainkan hanya investasi di Pulau Natuna.

Dalam artikel Suara.com berjudul 'Jokowi Tolak Permintaan AS untuk Jadikan Indonesia Pangkalan P-8 Poseidon' yang terbit pada 20 Oktober 2020, disebutkan pemerintah AS memang meminta agar Indonesia mau dijadikan sebagai pangkalan militer negaranya.

Permintaan itu diajukan AS di tengah meningkatnya ketegangan dengan China di Laut China Selatan. China juga disebut sedang gencar memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara.

Namun, permintaan tersebut telah ditolak oleh pemerintah RI.

Dalam artikel Suara.com berjudul 'Bantah AS, Menlu Retno: Tak Ada Pangkalan Militer China di Indonesia' yang tayang pada 4 September 2020, Retno Marsudi membantah teritorial Indonesia telah dijadikan lokasi pangkalan militer China, seperti yang dilaporkan Amerika Serikat.

Retno menjamin, seluruh wilayah NKRI masih terjaga secara baik dan tidak bisa dijadikan pangkalan militer oleh negara mana pun termasuk China. Sebab, prinsip politik luar negeri Indonesia adalah nonblok.

"Secara tegas saya ingin menekankan, sesuai garis politik luar negeri Indonesia. Maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan sebagai basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," tegas Menlu Retno.