REGIONAL:
Suara.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membandingkan kerumunan Pilkada dengan keramaian acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang. Tri meminta Anies selaku pimpinan daerah jangan berdebat kusir.
Tri menilai, debat kusir dan saling menyalahkan belakangan ini kerap terjadi di kalangan pemerintah. Tidak hanya Anies saja, pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga juga kerap melakukan hal yang sama.
"Semuanya ini baik itu pejabat negara, baik itu pemerintah pusat, baik itu Anies mainnya debat kusir. Ya itu lah debat kusir, saling menjelekkan masing masing," kata Tri kepada Suara.com, Selasa (24/11/2020).
Menurutnya, seharusnya Anies dan para pejabat lainnya fokus pada inti dari penyelesaian penularan Covid-19 saat ini, sebab sudah banyak pelanggaran terjadi. Saling menyalahkan, kata dia, tak akan menghasilkan solusi dan masyarakat malah dikorbankan.
"Jangan debat kusir lah atau kembali pada intinya. Itu ada pelanggaran, ada. Kan ada pelanggaran ada pembiaran," ujarnya.
Tri menyebut kerumunan di kediaman pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Pilkada sama-sama pelanggaran. Seharusnya pemerintah fokus dalam pencegahan dan penyelesaian agar ke depannya tak terulang lagi.
"Itu debat kusir yang nggak pernah selesai. Semua salah, harus mengakui kesalahannya harus diakui anak HRS juga salah," tuturnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan hanya memberikan sanksi denda kepada pentolan FPI Rizieq Shihab karena membuat kerumunan. Namun ia meyakini tindakannya itu sudah benar.
Anies bahkan membandingkannya dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tempat lain. Menurut Anies pemerintah setempat tak memberikan imbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 saat acara.
"Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).
TERPOPULER
