Dinilai 'Kegemukan', Perubahan Struktur Organisasi KPK Jadi Polemik

Bangun Santoso

Rabu, 25 November 2020 | 06:12 WIB
Dinilai 'Kegemukan', Perubahan Struktur Organisasi KPK Jadi Polemik
Ilustrasi Gedung KPK.

Suara.com - Melalui Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020, KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perkom tersebut ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada tanggal 6 November 2020 dan diundangkan pada tanggal 11 November 2020.

Penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK saat ini. Strategi yang diterapkan dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan.

Pertama, melalui pendidikan antikorupsi atau biasa dikenal dengan pendekatan preventif untuk meniadakan iktikad/keinginan untuk melakukan korupsi.

Sebagai contoh mendidik masyarakat agar mereka paham bahaya korupsi dan mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, tindakan-tindakan apa saja yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi supaya mereka tidak ingin melakukan korupsi.

Kedua, melalui perbaikan sistem atau berbaikan kebijakan yang disebut juga pendekatan preventif. Dilakukan dengan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi.

Ketiga, melalui kegiatan penindakan (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) atau dikenal dengan istilah represif yang menimbulkan efek jera sehingga orang takut untuk melakukan korupsi.

KPK saat ini melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) mendorong delapan program perbaikan tata kelola pemerintahan, seperti terkait dengan pelaksanaan dan perencanaan penganggaran, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.

Tiga pendekatan tersebut dilakukan secara paralel dan terkait satu dengan lainnya.

baca juga

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan perubahan struktur organisasi sesuai dengan perkom tersebut pada prinsipnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan menyesuaikan pengembangan fungsi/tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 maupun perubahan-perubahan lain yang terjadi pascarevisi UU KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) saat memberikan keterangan pers terkait penetapan 10 tersangka kasus dugaan korupsi empat proyek jalan di Bengkalis, Riau. (Suara.com/Welly Hidayat).
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) saat memberikan keterangan pers terkait penetapan 10 tersangka kasus dugaan korupsi empat proyek jalan di Bengkalis, Riau. (Suara.com/Welly Hidayat).

KPK juga telah melakukan pembahasan perkom itu dengan instansi terkait, antara lain dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait dengan perubahan struktur.

Ia menyebut penataan organisasi ini membuka ruang penambahan jabatan juga penghapusan beberapa jabatan dan ada beberapa jabatan yang dimasukkan ke dalam kelompok jabatan yang lain.

Perkom itu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Alih Status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Perkom ini juga menjadi prasyarat sebelum adanya peraturan alih status pegawai KPK menjadi ASN, Pasal 7 PP 41/2020 bahwa pengangkatan pegawai KPK dalam jabatan ASN dilaksanakan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan sehingga proses berikutnya tidak dapat dilakukan jika perkom belum diterbitkan.

Proses penyusunan perkom sudah dilakukan sejak Maret 2020 dan juga hasil pemikiran bersama dan telah dibahas terbuka di internal KPK sejak Juli 2020.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dugaan Korupsi di PT Jasindo Tahun 2008-2012, KPK Lakukan Penyidikan

Dugaan Korupsi di PT Jasindo Tahun 2008-2012, KPK Lakukan Penyidikan

Banten | Selasa, 24 November 2020 | 18:54 WIB

KPK Bidik Dugaan Korupsi di PT Jasindo

KPK Bidik Dugaan Korupsi di PT Jasindo

News | Selasa, 24 November 2020 | 18:45 WIB

KPK Hibahkan Aset Hasil Rampasan dari Koruptor Senilai Rp 56 Miliar

KPK Hibahkan Aset Hasil Rampasan dari Koruptor Senilai Rp 56 Miliar

News | Selasa, 24 November 2020 | 16:57 WIB

Aset Senilai Rp56,48 Miliar Diserahkan KPK ke Tiga Lembaga

Aset Senilai Rp56,48 Miliar Diserahkan KPK ke Tiga Lembaga

News | Selasa, 24 November 2020 | 16:30 WIB

Soal Buku yang Dibaca Anies, Ketua KPK Firli: Tahun 2002, Saya Sudah Baca

Soal Buku yang Dibaca Anies, Ketua KPK Firli: Tahun 2002, Saya Sudah Baca

Sumsel | Selasa, 24 November 2020 | 15:27 WIB

Ketua KPK 'Sentil' Anies Baca How Democracies Die: 2002 Saya Sudah Baca

Ketua KPK 'Sentil' Anies Baca How Democracies Die: 2002 Saya Sudah Baca

News | Selasa, 24 November 2020 | 12:46 WIB

Suap Proyek Air Minum, Politikus PAN Dipo Ilham dan Hakim Ida Diperiksa KPK

Suap Proyek Air Minum, Politikus PAN Dipo Ilham dan Hakim Ida Diperiksa KPK

News | Selasa, 24 November 2020 | 12:19 WIB

Terkini

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Banten | Senin, 16 November 2026 | 23:54 WIB

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Bogor | Senin, 16 November 2026 | 23:50 WIB

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 22:55 WIB

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

News | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 22:28 WIB

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:27 WIB

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

News | Senin, 16 November 2026 | 22:18 WIB

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Bola | Senin, 16 November 2026 | 22:14 WIB

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 22:12 WIB

×