Suara.com - Edhy Prabowo menyatakan mengundurkan dari jabatan menteri kelautan dan perikanan dan wakil ketua umum Partai Gerindra setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Bagi kolega separtai dengan Edhy, Fadli Zon, keputusan mundur tersebut merupakan "langkah bijak."
Fadli Zon mengapresiasi tindakan KPK, tetapi dia juga mengingatkan lembaga antirasuah untuk menuntaskan kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan yang salah satu tersangkanya, Harun Masiku, sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya.
"Setelah penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dari partai dan menteri KKP. Langkah bijak. Apresiasi kerja KPK. Semoga bisa juga temukan Harun Masiku yang masih “hilang” seperti ditelan bumi," kata Fadli Zon melalui media sosial, Kamis (26/11/2020).
Edhy Prabowo dijadikan tersangka bersama enam orang lainnya. Edhy ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020), dini hari, ketika baru tiba dari Amerika Serikat.
Indonesia Corruption Watch juga mengapresiasi kinerja penyidik KPK, tetapi mereka juga diingatkan untuk serius menangani perkara Harun Masiku.
ICW mengingatkan KPK supaya dapat memitigasi risiko adanya serangan balik dari pihak-pihak tertentu setelah penangkapan terhadap Edhy, kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
KPK masih mendalami dugaan aliran dana yang mengalir ke pihak lain seperti partai atau penerimaan dari perusahaan lain dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait perizinan usaha perikanan budidaya lobster yang menjerat Edhy.
"Tidak tertutup kemungkinan pengembangan selanjutnya pada tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Baca Juga: Analis: Jokowi Punya Alasan Masuk Akal Angkat Susi Lagi Jadi Menteri KKP
KPK dalam perkara ini menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan forwarder dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.
"Apakah ada 40 persuahaan dengan total uang Rp9,8 miliar atau beberapa perusahaan belum dapat disimpulkan tapi dari tahapan pemeriksaan saat ini didapat kesimpulan uang itu berasal dari berbagai perusahaan yang tidak terputus," kata Nawawi.
Deputi Penindakan KPK dalam konferensi pers juga menyebutkan untuk mendalami aliran dana dari dan ke pihak lain perlu waktu.
"Karena yang kita tampilkan malam ini baru satu kejadian pintu masuk, kan ada beberapa persuahaan yang ada. Kita list berapa perusahaan dan dari perusahaan ini flow alirannya jelas. Kami akan perdalam koordinasi PPATK sampai mana alirannya," kata Karyoto.
Karyoto juga mengatakan KPK akan memanggil saksi-saksi baik dari internal KKP maupun pihak lain untuk mengungkap kasus ini.
"Besok atau lusa kami akan mulai pengembangan-pengembangan karena hasil-hasil transaksi dari sisi perbankan akan ketahuan saat transaksinya. Kalau dilihat dari transaksinya dari kartu ATM kita lihat akan dikembangakan dari profil awal yang sudah menjelaskan pelaku-pelaku dalam aliran dana itu," kata Karyoto.
