REGIONAL:
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Supatmi sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).
Supatmi dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim menjelaskan, tugas Sekretaris MA untuk membantu mengurus setiap kegiatan dalam bidang kesekretariatan.
"Kalau kewenangan jabatan sekma memang membantu tugas-tugas ketua MA, tapi di dalan tugasnya menangani di bidang kesekratariatan," ucap Supatmi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).
Jaksa KPK pun sempat menanyakan Supatmi, apakah sekretaris MA memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi hakim di pengadilan negeri.
"Tidak ada. Itu kewenangan penuh di dirjen. Kalau hakim agama di dirjen peradilan agama, kalau agama. Kalau di PTUN di Dirjen Peradilan PTUN," ucap Supatmi.
Menurut Supatmi, selama Nurhadi menjabat, juga memiliki tugas bila adanya masalah yang terjadi terkait kepegawaian. Itu merupakan tugas Sekretaris MA.
"Ada karena sekretaris MA pejabat biro kepegawaian. Semua produk yang tanda tangan Sekretaris MA," ucap Supatmi.
Jaksa KPK pun kembali menanyakan Supatmi mengenai tugas lain Sekretaris MA apakah memiliki tugas dalam memberikan peringatan terkait dilingkungan peradilan.
Jawab Supatmi, Sekretaris MA bisa memberikan teguran. Namun, perlu juga rekomendasi dari Badan Pengawas (Bawas).
"Bisa juga berikan teguran hukuman. Tapi harus ada rekomendasi bawas (Badan Pengawas) karena di peraturan MA kewenangann sekretaris MA ma itu dijalankan dari bawas," ucap Supatmi.
Kemudian, jaksa kembali menanyakan bila ada permasalahan perkara atau kasus dan diajukan ke bawas. Apakah dilanjutkan ke Sekretaris MA.
"Untuk prosedurnya kalau ada permasalahan diajukan ke kabawas. Sekretaris MA hanya menindaklanjuti rekomendasi bawas," kata Supatmi
Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima suap sebesar Rp 45,7 miliar dari Dirut PT MIT, Hiendra.
Uang suap diterima Nurhadi itu untuk membantu perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Selain suap, Nurhadi juga didakwa menerima uang gratifikasi mencapai Rp 37.287.000.000.00. Uang gratifikasi itu, diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dari sejumlah pihak.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Nurhadi dan Riezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
TERPOPULER