alexametrics

Rizieq Dipanggil Polisi, Laskar FPI Jaga Petamburan dan Larang Wartawan

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah
Rizieq Dipanggil Polisi, Laskar FPI Jaga Petamburan dan Larang Wartawan
Sejumlah laskar Front Pembela Islam (FPI) berjaga di Jalan Petamburan III, mengarah ke kediaman Habib Rizieq Shihab. (Suara.com/Bagaskara)

Tak sembarangan orang bisa masuk melalui Jalan Petamburan III.

Suara.com - Sejumlah laskar Front Pembela Islam (FPI) tampak berjaga di sekitar Jalan Petamburan III, mengarah ke kediaman Habib Rizieq Shihab. Hal ini menyusul pemanggilan imam besar mereka Rizieq oleh kepolisian pada Rabu (1/12/2020).

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi sejak pukul 09.50 WIB tampak laskar berkumpul di depan pintu masuk Jalan Petamburan III. Mereka terlihat mengenakan pakaian khasnya yakni berwarna putih.

Tak sembarangan orang bisa masuk melalui Jalan Petamburan III. Hanya warga yang tinggal di sekitar lokasi yang dapat melalui jalan tersebut.

Pasalnya sejumlah laskar yang bersiaga akan melakukan interogasi jika ada gerak-gerak orang yang mencurigakan. Selain itu mereka juga melarang awak media meliput ke dalam Jalan Petamburan III Markas FPI dan kediaman Rizieq.

Baca Juga: Diundang Dialog Nasional Bersama Rizieq Besok, Mahfud MD Tidak Bisa Hadir

Tak jarang mereka juga akan menghampiri jika awak media mencoba mengabadikan gambar ketika mereka berjaga. Sementara itu, belum terlihat adanya tanda-tanda Rizieq di Petamburan.

Keberadaan imam besar FPI tersebut hingga kekinian belum diketahui pasca keluar dari RS Ummi Bogor usai menjalani perawatan.

Penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Rizieq. Selain itu, penyidik juga turut melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada menantunya Rizieq, yakni Hanif Alatas dan Biro Hukum FPI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pemeriksaan terhadap mereka rencananya akan dilakukan pada Selasa (1/12/2020) besok. Mereka diperiksa dengan status sebagai saksi.

"Kita jadwalkan besok pemanggilannya untuk bisa hadir dilakukan pemeriksaan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (30/11).

Baca Juga: Komisi VIII DPR: Azan Serukan Jihad Mengada-ada, Provokasi dan Bid'ah

Dalam perkara ini, penyidik mempersangkakan calon tersangka dengan pasal berlapis.

Yusri merincikan, berdasar hasil gelar perkara penyidik mempersangkakan calon tersangka dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 itu sendiri berbunyi; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Selain itu, calon tersangka juga dipersangkakan dengan Pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 160 KUHP berbunyi; Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Sedangkan, Pasal 216 ayat (1) berbunyi; Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

"Kemarin sudah kita lakukan pemanggilan beberapa saksi-saksi yang tersangkut ke Pasal 160 KUHP atau Pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan di Pasal 216 KUHP," pungkasnya.

Komentar