KPK Diminta Panggil Cawali Makassar Danny Soal JK Otak OTT Edhy Prabowo

Dwi Bowo Raharjo | Suara.com

Sabtu, 05 Desember 2020 | 16:38 WIB
KPK Diminta Panggil Cawali Makassar Danny Soal JK Otak OTT Edhy Prabowo
Ketua Umum Pusat PMI Jusuf Kalla (JK) meninjau pelatihan penggunaan Alat Pelindung diri (APD) kepada sejumlah relawan. (Foto dok. PMI)

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mau memanggil Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto terkait penangkapan Menteri KKP non-aktif Edhy Prabowo.

Juru bicara Jusuf Kalla, Husein Abdullah, mengatakan kelarifikasi terkait tudingan bahwa Jusuf Kalla otak di balik ditangkapnya Edhy Prabowo harus dilakukan agar tidak beredar berita yang tidak benar.

"Saya cuma mau bilang, salah apa Pak JK kepada Danny Pomanto sehingga tega-teganya memfitnah seperti itu? Danny seperti tidak punya lagi sopan santun sedikit pun kepada sosok yang dihormati semua kalangan," ujar Husain dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

Husain bahkan menyinggung soal falsafah orang Bugis-Makassar terkait adat dan istiadat dalam menghormati orang tua.

"Saya yakin kalau orang Bugis-Makassar tidak gampang mengumbar fitnah seperti itu karena secara budaya dan agama tahu risikonya bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan," tuturnya.

Husain menuturkan, setelah tak lagi menjabat wakil presiden, JK lebih banyak sibuk dengan aktivitas sosial.

Untuk urusan mengusik orang lain, termasuk Danny Pomanto, menurut dia adalah sesuatu yang tidak masuk akal.

Atas kejadian itu, Husain menegaskan bahwa Danny Pomanto bakal berhadapan dengan hukum.

"Danny tentu akan berhadapan dengan hukum. Apalagi, melibatkan KPK sehingga KPK pun perlu mengklarifikasi dan membersihkan dirinya dari tuduhan Danny Pomanto," tegasnya.

Bagi Husain, masalah yang dimunculkan Danny menyangkut fitnah kepada JK juga sangat merendahkan KPK yang prestasinya menangkap Menteri KKP.

"Danny telah mencederai kerja keras KPK. Yang tidak kalah bahayanya, Danny telah mengadu domba tokoh-tokoh nasional. Yang bisa berdampak buruk terhadap hubungan hubungan antarelite yang selama ini berjalan baik," ujarnya.

Ia pun meminta KPK memanggil Danny Pomanto untuk mengklarifikasi fitnahan tersebut.

Sebelumnya, beredar video dan disertai rekaman suara diduga suara Danny Pomanto menuding mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai otak di balik penangkapan Edhy Prabowo atas kasus korupsi impor benih lobster.

Video berdurasi 1 menit 58 detik itu menyebar luas di media sosial pada hari Sabtu (5/12). (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sempat Reaktif saat Terjaring OTT, Bupati Wenny Bukamo Tiba di Gedung KPK

Sempat Reaktif saat Terjaring OTT, Bupati Wenny Bukamo Tiba di Gedung KPK

News | Sabtu, 05 Desember 2020 | 16:20 WIB

Pejabat Kemensos Kena OTT KPK, Diduga Terkait Bansos Pandemi Covid-19

Pejabat Kemensos Kena OTT KPK, Diduga Terkait Bansos Pandemi Covid-19

Sumsel | Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:00 WIB

Mensos Juliari Ungkap Pejabat yang Terjaring OTT KPK Eselon III Kemensos

Mensos Juliari Ungkap Pejabat yang Terjaring OTT KPK Eselon III Kemensos

Jakarta | Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:29 WIB

Sambil Mendayung di Lautan, Susi Pudjiastuti Serang Balik Seseorang

Sambil Mendayung di Lautan, Susi Pudjiastuti Serang Balik Seseorang

News | Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:49 WIB

Terkini

Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak

Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:31 WIB

Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi

Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:30 WIB

Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah

Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:19 WIB

Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi

Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:16 WIB

Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat

Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:12 WIB

Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda

Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:05 WIB

Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik

Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:01 WIB

Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia

Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 19:00 WIB

Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar

Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 18:27 WIB

Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri

Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri

News | Minggu, 22 Maret 2026 | 18:21 WIB