Suara.com - Ratusan pendukung Habib Rizieq Shihab di Kabupaten Tasikmalaya mendatangi Polres Tasikmalaya di Jalan Raya Mangunreja, Jawa Barat, Senin (14/12/2020), untuk menuntut polisi membebaskan Habib Rizieq yang ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Selain itu, mendesak aparat berlaku adil.
Habib Rizieq dijadikan tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan.
Ketua FPI Kabupaten Tasikmalaya Ansori mempertanyakan, ada banyak kasus kerumunan massa di tengah PSBB di Indonesia, tetapi kenapa polisi begitu cepat ketika menangani kasus yang terkait Habib Rizieq.
"Kalau alasannya kerumunan, kan banyak kerumunan lain seperti yang dilakukan putra Pak Jokowi, Gibran, kemarin. Tapi kenapa tidak diproses. Kami ke sini hanya menuntut keadilan," kata Ansori dalam laporan Ayotasik, media jaringan Suara.com.
Ansori mengatakan kedatangan massa ke Polres Tasikmalaya hari ini bukan untuk melakukan anarki, melainkan menuntut keadilan.
Selain menuntut agar polisi membebaskan Habib Rizieq, mereka juga memprotes penembakan yang dilakukan polisi yang menewaskan enam laskar pengawal Habib Rizieq Shihab di jalan tol.
"Kan bisa tembak kakinya dulu, tidak langsung menghabisi. Ini yang kami lihat tidak adil, " kata Ansori.
Mereka juga menuntut agar aparat tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama.
Mereka menuntut aparat menegakkan hukum dengan adil. Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan baik.
Komisi III akan bentuk TPF
Komisi III DPR berencana membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri penyebab penembakan polisi terhadap enam anggota Front Pembela Islam di kilometer 50, jalan tol Jakarta-Cikampek.
"Tim pencari fakta itu kan untuk mencari keadilan. Tapi tim akan terbentuk berdasarkan kesepakatan di Komisi III DPR," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsy di Kejaksaan Tingggi NTB, Mataram, dalam laporan Antara.
Selain rencana pembentukan tim, Komisi III akan memanggil seluruh mitra kerja.
Mereka akan mendengarkan penjelasan dari sudut pandang mitra termasuk dari Komisi Nasional HAM dan Polri.
Secara kewenangan, kata dia, Komisi III dapat memanggil seluruh mitra kerja untuk membahas permasalahan itu.
TERPOPULER
