alexametrics

Djoko Tjandra Mau Status DPO Dihapus, Tommy Minta Bayaran Rp 25 Miliar

Agung Sandy Lesmana | Welly Hidayat
Djoko Tjandra Mau Status DPO Dihapus, Tommy Minta Bayaran Rp 25 Miliar
Terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. [ANTARA FOTO/Yuniarsyah]

"...Saya nawar Rp 5 Miliar. Kemudian akhirnya beliau (Tommy) turun Rp 15 miliar. Ntah apa kami bicara akhirnya ketemu di titik Rp 10 Miliar."

Suara.com - Terdakwa Djoko Tjandra mengaku diminta uang sebesar Rp 25 miliar oleh rekannya, Tommy Sumardi hanya untuk membantu agar namanya bisa dihapus dalam Daftar Pencarian Orang atau (DPO) yang masih melekat di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pernyataaan itu disampaikan Djoko Tjandra dalam sidang kasus suap penghapusan Red Notice Djoko dengan terdakwa Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Di depan hakim, Djoko Tjandra mengaku meminta bantuan Tommy selaku teman baiknya agar dirinya bisa kembali ke Indonesia.

Djoko mengaku menghubungi Tommy untuk menceritakan status hukumnya di Indonesia terkait kasus cassie bank Bali. Lewat percakapannya dengan Tommy melalui sambungan telepon, Djoko mengaku ingin pulang ke Indonesia untuk mengurus Peninjauan Kembali atau (PK).

Baca Juga: Irjen Napoleon Ternyata Pernah Suruh Bawahan Urus Red Notice Djoko Tjandra

"Saya beritahu ke Tommy saya punya nama masih dicekal, sehingga Red Notice sudah 2014 (terhapus). Tapi saya nggak bisa masuk ke Indonesia karena Imigrasi belum melepas saya," ungkap Djoko dalam persidangan.

"Saya minta ke Tommy untuk melakukan pengecekan. Posisi saya ada di Malaysia, TS (Tommy Sumardi) Jakarta. Komunikasi lewat telepon," imbuhnya.

Dalam komunikasi lewat telepon itu, Djoko mengaku Tommy dapat membantu dan meminta sejumlah biaya.

"Selang berapa lama ya bisa saya bantu untuk mengecek, tapi ada biayanya. Itu dikomunikasi," kata Djoko mengulang percakapannya dengan Tommy.

Setelah permintaanya disangguhi, kata Djoko, Tommy siap menjadi konsultannya dalam menghadapi masalahnya di Indonesia.

Baca Juga: Brigjen Prasetijo Bantah Sembunyikan Djoko Tjandra dalam Pledoinya

Sehingga, kata Djoko, sempat terjadi tawar-menawar setelah Tommy meminta uang kepada dirinya yang mencapai Rp 25 miliar. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan Rp 10 miliar.

"Tentunya ada negosiasi sebelumnya. Ini ongkos pertama kali Rp 25 Miliar. Aduh, Tom banyak banget hanya membersihkan nama saja banyak banget. Saya nawar Rp 5 Miliar. Kemudian akhirnya beliau (Tommy) turun Rp 15 miliar. Ntah apa kami bicara akhirnya ketemu di titik Rp 10 Miliar," ucap Djoko kesepakatan deal dengan Tommy.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung langsung mencecar pertanyaan kepada Djoko, apakah dirinya mengetahui uang itu digunakan Tomny untuk menyuap sejumlah penegak hukum.

Terkait hal itu, Djoko mengaku sama sekali tak mengetahui, bila uang itu digunakan untuk menyuap sejumlah aparat penegak hukum. Djoko hanya mengetahui uang itu jasa untuk Tommy sebagai konsultannya.

"Sama sekali kesepakatan hanya itu (uang itu sebagai jasa konsultan Tommy). Tidak lebih (bila ternyata digunakan untuk menyuap aparat penegak hukum)," ucap Djoko.

Djoko menyebut Tommy mulai bekerja membantu mengurus itu semua pada akhir Maret tahun 2020. Di mana, Djoko juga telah membayar Tommy dengan melakukan pembayaran sebanyak enam dibulan April dan Mei Tahun 2020.

Dalam penyerahan uang itu, Djoko perintahkan sekretarisnya Fransisca memberikan sejumlah uang itu kepada Tommy. Di mana, uang secara bertahap itu diserahkan di restoran Merah Delima dan Hotel Mulia.

"Merealisasikan itu TS (Tommy Sumardi) minta agar dilakukan pembayaran. Kami bayar. Ada tanda terima disampaikan melalui email. Semua penyerahan uang itu ada tanda terima," tutup Djoko.

Dakwaan Jaksa

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Selanjutnya, Prasetijo didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian, Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Tommy Sumardi didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Komentar