Gus Romli: Ada Anggota DPR Ngeluh Gaji Rp 500 Juta Enggak Cukup

Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli atau Gus Romli menyinggung soal permintaan kenaikan gaji anggota DPRD.

Dalam unggahannya di akun jejaring media sosial Twitter @GunRomli, dia menyebut permintaan gaji anggota DPRD merupakan sebuah fakta.

"Permintaan kenaikan gaji di DPRD DKI itu fakta!" tulisnya, dikutip Suara.com, Rabu (16/12/2020).

Gus Romli mengatakan ada anggota DPRD yang pernah mengeluh karena mendapatkan gaji hanya Rp 110 juta.

Bahkan, anggota DPRD DKI itu menyebut gaji Rp 500 juta pun tidak akan cukup.

"Bahkan ada anggota DPRD DKI yang mengeluh gaji Rp 110 juta, gaji Rp 500 juta pun nggak cukup kata dia," lanjutnya.

Dia menyebut, anggota DPRD tersebut marah karena gagal mendapatkan kenaikan gaji. Anggota DPRD tersebut bahkan sampai walk out saat sidang paripurna.

"Karena gagal kenaikan gaji, anggota DPRD yang bilang gaji Rp 500 juta pun nggak cukup ngambek, bikin walk out saat paripurna," ujar Gus Romli.

Perlu diketahui, sebelumnya PSI menyikapi kontroversi kenaikan Rencana Kerja Tahunan anggota dewan menjadi Rp 888 miliar di tengah pandemi Covid-19.

PSI menolak terkait kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta karena ekonomi yang sedang melemah.

Dalam keterangan tertulis PSI, partai telah memerintahkan kadernya yang duduk di DPRD Jakarta untuk menolak rancangan yang beredar mengenai kenaikan RKT anggota dewan menjadi Rp888 miliar.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat, yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

Michael menjelaskan bahwa pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP.

Keputusan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna.