Dinasti Politik Pilihan Rasional Politikus, Untungkan Parpol Sekaligus

Rabu, 16 Desember 2020 | 21:00 WIB
Dinasti Politik Pilihan Rasional Politikus, Untungkan Parpol Sekaligus
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo dari Partai PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Teguh Prakosa (kiri) menunjukan poster nomor urut satu usai acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (24/9/2020). [ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Atas kebutuhan dan kepentingan dua belah pihak tersebut, maka menjadi wajar apabila kemudian hubungan simbiosis antara dinasti politik dan parpol ibarat botol bertemu tutup.

"Dalam situasi simbiosis mutalisme ini maka tidak heran apabila kemudian seperti ada botol ketemu tutup bahwa mereka partai dan politik dinasti saling kerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga tidak heran 158 kandidat di 2020 dibandingkan 52 kandidat di 2015," ujar Yoes.

Meningkat 300 Persen

Kandidat calon kepala daerah yang berlatar belakang dinasti politik kian mengalami peningkatan pada Pilkada tahun ini. Berdasarkan data peningkatan itu mencapai tiga kali lipat.

Yoes C Kenawas kandidat doktor ilmu politik dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat mengatakan pada Pilkada 2015 diketahui ada 53 kandidat dinasti politik. Sementara pada 2020, jumlahnya kian merangkak naik menjadi 158 kandidat.

Peningkatan yang tajam itu pula, kata Yoes berdampak terhadap demokrasi Indonesia yang kian mengkhawatirkan.

"Peningkatannya tuh lebih sedikit dari 300 persen, tiga kali lipat lah penambahannya dari tahun 2015. Jadi di tahun 2020 ini dalam satu putaran kekuasaan itu ada 158 kandidat dinasti yang berpartisipasi dalam pemilu," kata Yoes dalam webinar bertajuk Dinasti Politik Jokowi dan Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan Tirto.id, Rabu (16/12/2020).

Yoes menilai peningkatan kandidat dinasti politik itu juga menunjukan semakin menyempitnya peluang bagi kalangan lain untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Ia berujar, kini hanya segelintir kalangan saja yang memiliki aksea untuk mencapai kekuasaan.

"Semakin meyempit belum tertutup tapi semakin menyempit dan aksesnya itu semakin terbatas hanya untuk orang orang dengan latar belakang tertentu. Salah satunya yang paling diuntungkan adalah mereka yang memiliki pertalian darah atau perkawinan dengan elite yang pernah menjabat atau yang sudah lebih dahulu," ujar Yoes.

Baca Juga: Wanita Penghina Presiden Jokowi Najis Diringkus Polisi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI