Infografis
- PDIP desak TNI kembali ke amanat reformasi dan jauhi politik praktis.
- Pemerintah diminta prioritaskan industri pertahanan dalam negeri demi kemandirian alutsista.
- PDIP juga tuntut peningkatan kesejahteraan bagi seluruh prajurit TNI.
Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas mengingatkan kembali mandat Reformasi 1998 yang menuntut TNI untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Desakan ini menjadi salah satu poin utama dalam Rekomendasi Eksternal Rapat Kerja Nasional atau Rakernas I PDIP yang dibacakan pada acara penutupan di Ancol, Jakarta Utara, Senin (7/1/2026).
Sikap politik partai tersebut dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.
Jauhi Politik Praktis, Prioritaskan Industri Dalam Negeri
Dalam rekomendasinya, PDIP menekankan bahwa loyalitas TNI haruslah tunggal, yaitu hanya kepada konstitusi. Selain itu, pemerintah didesak untuk memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri demi kemandirian bangsa.
"Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri," ujar Jamaluddin.
Tata Kelola Internal dan Kesejahteraan Prajurit
Selain kebijakan makro, PDIP juga memberikan rekomendasi terkait tata kelola internal TNI. Sistem promosi dan jenjang karier didorong agar berbasis pada meritokrasi, senioritas, dan keterukuran untuk menjaga soliditas institusi.
Di sisi lain, PDIP juga menaruh perhatian besar pada tingkat kesejahteraan prajurit. Pemerintah didesak untuk memberikan dukungan fasilitas dan tunjangan yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas.
"Pemerintah harus menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas," pungkas Jamaluddin.
Baca Juga: Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
