Tak Bisa Jawab Soal Pemblokiran Rekening FPI, Polri: Itu Ranah PPATK

Suara.com - Polri belum bisa menjawab terkait dasar keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sejumlah rekning bank milik Front Pembela Islam (FPI). Polri berdalih bahwa pemblokiran tersebut sepenuhnya menjadi ranah dari PPATK.

Hal itu diungkapkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat ditanya ada atau tidaknya keterkaitan pemblokiran tersebut dengan dugaan tindak pidana transaksi keuangan dalam rekening bank FPI. 

"Itu saya belum bisa jawab karena ranah PPATK," kata Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021).

PPATK sebelumnya telah memblokir atau melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas 59 rekening milik FPI. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

PPTK memiliki kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"(PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya," demikian dalam keterangan resmi PPATK yang dikutip Suara.com, Rabu.

Di sisi lain, pemblokiran itu juga dilakukan guna keputusan pemerintah membubarkan FPI. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

"PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI," ujarnya.

Adapun, upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.