Suara.com - Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini disebut-sebut sebagai upaya untuk mencari popularitas semata. Terkait hal tersebut, Mensos Risma pun akhirnya buka suara.
"Saya bersumpah demi Allah, saya tidak ada niatan untuk apa pun, karena saya hanya ingin membantu mereka," kata Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/1/2021) kemarin.
Bahkan Mensos Risma menyebut apa yang ia lakukan bukanlah setting-an, namun hanya spontanitas rasa kemanusiaan melihat kondisi masyarakat yang menjadi gelandangan dan pemulung di pinggir jalan. Risma juga menegaskan apa yang ia lakukan sebenarnya sudah biasa ia lakukan sejak lama di Kota Surabaya.
"Saya memang kalau keluar kerja sejak habis subuh. Dan saya lakukan sudah sejak saya menjadi kepala Dinas Kebersihan di Surabaya, jadi bukan hal yang baru," kata Risma.
Sebelumnya, aksi blusukan Mensos Risma di Jakarta mendapatkan tanggapan beragam di masyarakat. Ada pihak yang menganggap apa yang dilakukan Risma sebagai mencari popularitas dan setting-an seperti yang disampaikan warganet di media sosial.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut, aksi blusukan Risma bukannya hal yang dilarang. Namun, sebaiknya Mensos fokus ke hal yang lebih pada kewenangannya.
"Ketimbang blusukan di Jakarta, ada dua hal yang penting dilakukan Bu Risma yang saat ini statusnya Menteri, pertama perbaiki dulu itu semua data sosial. Kedua 'kocok ulang' bawahan pejabat di eselon I dan eselon II di Kemensos," kata Agus.
Menurut Agus, model blusukan seperti itu perlu bila dilakukan kepala daerah, seperti saat Risma menjadi Wali Kota.
Sedangkan, saat menjadi Menteri, ia menyarankan lebih banyak bekerja di wilayah kebijakan dan pembenahan Kemensos secara keseluruhan.
Baca Juga: Suaranya Terdengar Serak, Mensos Risma: Setiap Hari Saya Marah
Ia menyebut bukan berarti menteri tidak boleh blusukan, namun yang dilakukan Risma di Jakarta justru bisa jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah.
Karena itu Agus meminta alangkah baiknya Mensos Risma fokus pada perbaikan data sosial (DTKS), yang selama ini jadi sumber penyelewengan berbagai bansos.
"Fokus saja perbaikan data sosial, buat jadi lebih detail agar bantuan semakin tepat sasaran," katanya.
Kedua, kata Agus, Risma perlu melakukan pembersihan secara menyeluruh di Kemensos. Pembersihan ini, menurut dia, untuk melihat mana bawahan betul-betul berintegritas dan mana yang tidak.
"Belajar dari kasus mantan Mensos Juliari kemarin, 'kocok ulang' pejabat eselon I dan II disana. Cari yang Bu Risma anggap bisa mengikuti ritme kerja beliau dan memiliki integritas yang tinggi," kata Agus.
