Infografis
Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan melakukan rotasi terhadap anggota DPR RI Ribka Tjiptaning. Ribka yang sebelumnya menempati Komisi IX, kini dipindahkan ke Komisi VII. Selain Ribka, ada sejumlah anggota lain yang ikut dirotasi.
Informasi mengenai rotasi sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP itu diperoleh melalui surat perihal perubahan penugasan alat kelengkapan dewan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.
Adapun sejumlah anggota yang dirotasi di antaranya Ihsan Yunus yang sebelumnya pimpinan di Komisi VIII dipindah menjadi anggota Komisi II, Ribka Tjiptaning sebelumnya anggota Komisi IX menjadi anggota Komisi VII.
Kemudian, Johan Budi sebelummya anggota Komisi II dipindah menjadi anggota Komisi III, Gilang Dhielafararez sebelumnya anggota Komisi VI dipindah menjadi anggota Komisi III. Terakhir Marinus Ghea sebelumnya anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.
Berdasarkan surat tersebut, keputusan rotasi atau perubahan penugasan terhadap lima anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan berlaku mulai 18 Januari 2021.
Ribka Curhat Dinyinyiri Rekan Fraksi PDIP
Sebelumnya, anggota DPR RI dari PDIP Ribka Tjiptaning disindir rekan-rekannya sendiri di fraksi.
Sindiran ini dialamatkan ke Ribka karena pernyataannya yang menolak divaksin Covid-19.
Pernyataan Ribka ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang notabene juga adalah kader PDIP.
Baca Juga: Menolak Divaksin, Aktivis Forum Kota Solo Sebut Ribka Tjiptaning Arogan
Berbeda dengan Ribka, para anggota fraksi PDIP lainnya kompak menyatakan siap divaksin Covid-19.
Hal itu disampaikan Ribka dalam rapat kerja Komisi IX bersama Kemenkes, BPOM, dan PT Bio Farma di Gedung DPR RI, Rabu (13/1/2021).
"Di fraksi saya PDIP nyinyir semua, 'saya siap divaksin', karena nyindir saya, karena saya enggak mau divaksin," kata Ribka dalam rapat kerja Komisi IX bersama Kemenkes, BPOM, dan PT Bio Farma di Gedung DPR RI, Rabu (13/1/2021).
Ribka mengungkapkan dirinya menolak divaksin Covid-19 karena produknya yang dianggap belum jelas.
Untuk program vaksinasi tahap pertama, pemerintah memilih menggunakan vaksin Sinovac dari Beijing, China.
"Kenapa saya juga bilang menolak divaksin karena belum jelas," ujarnya.
