Suara.com - Estonia resmi dipimpin oleh seorang perdana menteri wanita untuk pertama kali, semenjak merdeka pada tahun 1991 dan mengalami gejolak 2 tahun belakangan ini.
Menyadur The Guardian, Rabu (27/1/2021) Kaja Kallas resmi menjadi perdana menteri baru Estonia dan telah berjanji untuk memulihkan reputasi bangsa Baltik.
Wanita berusia 43 tahun tersebut memimpin kabinet baru setelah bekas pemerintahan runtuh dalam dugaan skandal korupsi.
"Kami akan kembali membangun hubungan kami dengan sekutu kami, tetangga kami, dan kami akan mencoba memulihkan nama kami sebagai negara yang baik untuk berinvestasi," kata Kaja Kallas kepada Reuters di Tallinn pada Selasa, setelah mengambil sumpah jabatannya.
Kallas menjadi perdana menteri wanita pertama di negara itu sejak Estonia memperoleh kembali kemerdekaannya pada tahun 1991.
Partai Reformasi, yang dipimpinnya, memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum 2019, tetapi tidak dapat membentuk pemerintahan, sebagai saingannya.
Partai Tengah malah mencari dukungan EKRE sayap kanan dan partai sayap kanan lainnya untuk membentuk koalisi kontroversial, dengan Juri Ratas dari Pusat sebagai perdana menteri.
Koalisi itu rapuh, dan berulang kali diguncang oleh retorika sayap kanan yang digunakan oleh anggota pemerintah EKRE.
Pada tahun 2019, anggota parlemen EKRE, Ruuben Kaalep, mengatakan kepada The Guardian bahwa agenda partainya adalah untuk melawan "pengganti asli", "agenda LGBT", dan "hegemoni ideologis global kiri".
Baca Juga: Potret Tallin, Kota Bersejarah di Tengah Modernitas Eropa
Pada bulan Desember 2019, presiden Estonia Kersti Kaljulaid meminta maaf kepada Finlandia, setelah menteri dalam negeri Mart Helme, pemimpin EKRE, mengejek perdana menteri Finlandia yang baru terpilih Sanna Marin sebagai "gadis penjual".
Tahun lalu, Kaljulaid mengadakan rapat dewan keamanan negara untuk membahas pernyataan Helme yang menyebut Joe Biden "korup". Dia mengatakan pernyataan itu dapat mengancam Estonia.
Pada akhirnya, pemerintahan Juri Ratas ditumbangkan bukan oleh retorika EKRE tetapi oleh skandal korupsi. Dia mengundurkan diri awal Januari, dan koalisi baru dibentuk antara partai-partai Pusat dan Reformasi, dengan masing-masing tujuh kabinet dan Kallas sebagai perdana menteri.
Kabinet baru ini akan menjabat selama dua tahun sebelum pemilihan baru dijadwalkan pada musim semi yang jatuh di tahun 2023.
Kallas, mantan pengacara dan anggota parlemen, adalah putri Sim Kallas, yang mendirikan Partai Reformasi dan menjadi perdana menteri pada 2002-2003.
Dia mengatakan keseimbangan gender merupakan faktor penting dalam kabinet barunya. Banyak perempuan ditunjuk untuk posisi kunci, termasuk menteri keuangan dan menteri luar negeri.
