Infografis
"Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," katanya.
Dua anggota Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia hingga kini belum mengeluarkan komentar mengenai kondisi di Myanmar.
Kedua kekuatan dunia tersebut sebagian besar melindungi Myanmar dari tindakan signifikan dari Dewan Keamanan menyusul tindakan keras militer 2017 yang menyebabkan lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.
Rusia dan China sama-sama memiliki hak veto di Dewan, bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
China sejauh ini menolak untuk mengkritik kudeta tersebut dan malah meminta semua pihak untuk "menghormati perbedaan." Kantor berita resmi Xinhua menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai "perombakan kabinet besar."
Tentara Myanmar merebut kekuasaan negara itu dalam kudeta tak berdarah, menangkap Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya yang terpilih secara demokratis. Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, yang memicu kemarahan internasional.
Para jenderal membenarkan kudeta tersebut dengan menuduh kecurangan dalam pemilihan November di negara itu yang membuat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi menang telak.
Aksi militer itu terjadi hanya beberapa jam sebelum parlemen yang baru terpilih mengadakan sidang untuk pertama kalinya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lainnya telah meminta militer untuk menghormati hasil pemilihan dan mengatakan keprihatinan atas penangkapan Suu Kyi.
Baca Juga: Goyang Pinggul Saat Kudeta Militer Myanmar: Saya Senam Bukan untuk Mengejek
