Suara.com - Sejak awal transisi demokratisasi, Jenderal Min Aung Hlaing yang dianggap ikut mengarsiteki genosida terhadap etnis Rohingya itu sudah menyimpan ambisi politik, yang meluap dalam kudeta di Naypyidaw, Senin silam.
Jenderal Min Aung Hlaing, seharusnya sudah pensiun Juli lalu saat menginjak usia 65 tahun. Tapi bukannya menikmati masa tua, sang panglima malah melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil dan merebut kekuasaan mutlak di Myanmar.
Dia menuduh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang meraup 83% suara telah mencurangi daftar pemilih.
Sebab itu Min Aung merasa harus merebut kekuasaan demi mereformasi komisi pemilihan umum, dan berjanji menyelenggarakan pemilu satu tahun dari sekarang.
Geliat militer Myanmar atau Tatmadaw sudah pernah tercium oleh tim investigasi New York Times, 2017 lalu.
Menurut laporan tersebut Min Aung memang berniat menjalankan kekuasaan tunggal tanpa keterlibatan pemimpin sipil.
"Rencana dia adalah menjadi presiden pada 2020,” kata U Win Htein, seorang penasehat Aung San Suu Kyi, kepada harian AS tersebut.
Namun pemilu pada November 2020 lalu mengaburkan rencana para jenderal.
NLD yang dipimpin Suu Kyi menyapu kursi mayoritas di parlemen, sementara partai bentukan militer, Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP), harus menangguk malu usai hanya mengamankan 33 dari 476 kursi di badan legislatif.
Mencuat di penghujung karir
Min Aung Hlaing bukan figur yang vokal, kata bekas teman kelasnya di Fakultas Hukum, Universitas Yangon, 1972-1974.
"Dia sedikit bertutur kata dan biasanya tampil sederhana,” kata sang teman kepada Reuters.
Ironisnya sosok yang kelak menjadi figur paling berkuasa di tubuh militer itu harus menjalani tiga kali ujian masuk Akademi Layanan Pertahanan (DSA) sebelum diterima pada 1974.
Menurut salah seorang rekan kelasnya saat itu, Min Aung adalah seorang kadet biasa.
"Dia dipromosikan secara normal dan agak lambat,” kata dia.
TERPOPULER
