Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat realisasi belanja pada 13 kementerian/lembaga di bawah lingkup Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 2020 berjumlah Rp23,88 triliun atau 80,6 persen dari total anggaran Rp29,63 triliun.
Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi atas pencapaian tersebut sekaligus memberikan pesan kepada Kementerian atau Lembaga bisa menyesuaikan anggaran yang mendukung fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19.
"Kami mengucapkan selamat kepada kementerian lembaga yang tahun ini mendapat opini atas laporan keuangannya berhasil dengan mencapai wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Mahfud dalam agenda Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga secara daring, Kamis (4/2/2021).
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga berharap kepada Kementerian dan Lembaga yang belum mendapatkan opini WTP untuk segera menyesuaikan untuk memperolehnya. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan rencana aksi perbaikan laporan keuangan, meningkatkan koordinasi yang baik maupun sinergi dan sinkronisasi dengan BPK RI.
"Kami juga berharap kepada BPK RI tetap memberikan konsultasi dan pendampingan kepada kami bilamana terdapat hambatan hambatan dan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan keuangan," ujarnya.
Kemudian, Mahfud menjelaskan soal fokus pemerintah saat ini untuk penanganan Covid-19 yakni dari segi kesehatan, pemulihan ekonomi hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurt Mahfud, tidak ada kerumitan yang berarti bagi K/L yang hendak melaporkan anggaran Covid-19 kepada KPK. Bahkan ia sudah mendapatkan jaminan dari KPK kalau penyaluran bansos bisa terus berjalan asalkan dilakukan secara bertanggung jawab.
Karena tiga fokus dalam penanganan Covid-19 itu lah kemudian pemerintah melakukan refocusing anggaran.
"Pimpinan kementerian lembaga untuk bisa menyesuaikan dan memggunakan anggaran sesuai serta mendukung hal tersebut secara bertanggung jawab dalam mewujudkan good and clean goverment."
TERPOPULER
